Salam
Jangan Abaikan Hak Petugas Kebersihan dan Parkir
DELAPAN bulan bukanlah waktu yang sebentar untuk menanti hak yang seharusnya menjadi kewajiban negara kepada warganya.
DELAPAN bulan bukanlah waktu yang sebentar untuk menanti hak yang seharusnya menjadi kewajiban negara kepada warganya. Namun, inilah kenyataan pahit yang harus ditanggung para petugas kebersihan dan petugask parkir di Pasar Inpres Tapaktuan, Aceh Selatan.
Mereka terus bekerja, menjaga pasar tetap bersih dan tertib, tanpa menerima bayaran sepeser pun sejak Maret 2025. Pekerjaan mereka bukan pekerjaan ringan, dan bukan pula pekerjaan yang bisa ditunda.
Setiap hari mereka hadir, mengabdi tanpa pamrih, di tengah tekanan hidup dan kebutuhan keluarga yang kian mendesak. Ada anak-anak yang harus sekolah, ada kebutuhan dapur yang terus berjalan. Tapi hingga kini, Pemkab setempat masih belum menunjukkan langkah nyata menyelesaikan persoalan ini.
Klarifikasi di media oleh pejabat pemerintah tentu penting. Namun, itu belum cukup. Jika alasan yang disampaikan adalah soal keterbatasan anggaran, mengapa hal ini tidak diantisipasi sejak awal? Bukankah gaji merupakan bagian dari belanja wajib?
Para petugas tidak meminta lebih dari hak mereka. Mereka tidak menuntut belas kasihan, tetapi mereka hanya menagih apa yang menjadi kewajiban negara. Untuk itu, kita menyerukan kepada Pemkab Aceh Selatan, khususnya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, serta seluruh pemangku anggaran daerah, untuk segera menuntaskan persoalan ini.
Misalnya, melalui mekanisme pergeseran atau perubahan anggaran jika memang itu jalurnya. Tapi jangan biarkan mereka terus menunggu dalam ketidakpastian.
Sebelumnya diberitakan, setelah delapan bulan tanpa gaji, para petugas kebersihan dan parkir Pasar Inpres Tapaktuan meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan segera membayarkan hak mereka.
Koordinator Petugas Kebersihan dan Parkir, Arzuna, menyatakan bahwa pihaknya menghargai klarifikasi Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS melalui Kadis Kominfo Munharsam. Namun, para pekerja kini membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji.
"Kami menghargai penjelasan dari pihak Bupati. Tapi kami juga berharap jangan hanya sebatas klarifikasi di media. Kami butuh tindakan nyata, gaji yang belum dibayar selama delapan bulan segera diselesaikan," ujar Arzuna kepada Serambi, Selasa (14/10/2025).
Ia mengungkapkan, keterlambatan pembayaran sangat berdampak terhadap kehidupan para petugas yang tetap bekerja setiap hari menjaga kebersihan pasar dan mengatur parkir kendaraan tanpa upah sejak Maret 2025.
"Teman-teman kami punya keluarga, ada anak sekolah, ada yang menanggung kebutuhan harian. Kami tetap bekerja setiap hari meski belum menerima upah sepeser pun," keluhnya.
Lebih lanjut, Arzuna meminta agar Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM segera mengusulkan pembayaran upah penuh 12 bulan melalui mekanisme anggaran pergeseran atau perubahan. “Kalau alasannya kemampuan keuangan daerah, seharusnya bisa diantisipasi. Kami hanya meminta hak kami sesuai masa kerja, bukan lebih," tegasnya. Untuk itu, sekali lagi, kita berharap agar hati nurani berbicara lebih lantang daripada alasan birokrasi. Nah?
POJOK
Persipura pulangkan Rahmad Darmawan untuk melatih kembali timnya
Kalau di Persiraja ada Rahmad Djailani yang terus siaga bersama tim
Didemo gen Z, Presiden Madagaskar melarikan diri ke luar negeri
Makanya, jangan remehkan anak muda, apalagi mahasiswa, tahu?
Golkar belum bahas pergantian Adies Kadir di DPR RI
Hehehe, tepatnya belum tentu dibahas, ngerti?

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.