Krisis LPG dan Listrik Perparah Dampak Banjir, Syech Muharram Desak Pemerintah Pusat Bertindak Tegas

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Indra Wijaya | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, ACEH BESAR – Dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Besar semakin memperburuk kondisi kehidupan masyarakat. 

Selain kerusakan infrastruktur dan terhambatnya aktivitas ekonomi, kelangkaan gas LPG 3 kilogram serta pemadaman listrik menjadi persoalan paling krusial yang dirasakan warga pascabencana.

Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, mengatakan, saat ini sejumlah warganya bahkan tidak dapat memasak karena gas LPG sulit diperoleh, sementara warung-warung makan juga banyak yang tutup. 

Sebagian masyarakat terpaksa memasak menggunakan kayu bakar, meski tidak semua memiliki akses terhadap bahan tersebut. 

Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan karena kebutuhan pangan menjadi hal paling mendesak bagi masyarakat terdampak.

“Kalau lampu mati mungkin masih bisa bertahan, tapi kalau gas tidak ada, masyarakat tidak bisa makan. Gas LPG ini sangat krusial,” kata Syech Muharram saat ditemui wartawan di Posko Tanggap Darurat Pemkab, Jumat (12/12/2025) malam.

Baca juga: Listrik Belum Juga Normal, Bupati Aceh Besar Syech Muharram Minta Penjelasan PLN, Begini Katanya

Dikatakan, selain itu, pemadaman listrik juga berdampak pada jaringan telekomunikasi, sehingga menyulitkan koordinasi dan distribusi bantuan. 

Menurutnya, persoalan energi dan komunikasi ini saling berkaitan dan harus ditangani secara serius oleh pemerintah pusat.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, pihaknya memohon agar pemerintah pusat lebih tegas dan fokus dalam menangani musibah yang terjadi di Aceh. 

Hal ini penting agar roda ekonomi dan kehidupan masyarakat dapat segera pulih. 

Baca juga: Listrik di Banda Aceh dan Aceh Besar Padam Menyeluruh, Diduga PLTU Nagan 1 dan 2 Blackout

“Namun demikian, pemerintah daerah menilai proses pemulihan pascabencana diperkirakan membutuhkan waktu yang cukup lama,” ucapnya.

Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan 

Terkait kelangkaan LPG, Pemkab Aceh Besar menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam penentuan kebijakan distribusi gas. 

LPG merupakan komoditas yang dikelola oleh BUMN, dengan sistem subsidi dan nonsubsidi.

Pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi pengawasan agar gas bersubsidi tidak disalahgunakan.