Ulama Aceh Minta Status Bencana Nasional Untuk Percepat Pemulihan Korban Banjir

Ringkasan Berita:

• Ulama se-Aceh mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan bencana banjir dan dan tanah longsor yang melanda Aceh
• Rekomendasi yang memuat 11 poin tersebut ditandatangani oleh Ketua MPU Aceh Tgk H Faisal Ali dan Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Aceh Abu H Muhammad Ali beserta sejumlah perwakilan ulama lainnya.
• Ulama mendorong seluruh lapisan masyarakat Aceh untuk bersatu, saling tolong-menolong, bahu-membahu membantu saudara-saudara yang terdampak musibah

“Penetapan bencana nasional ini guna mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka ruang bantuan kemanusiaan yang lebih luas, termasuk dari masyarakat internasional secara terkoordinasi, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ulama Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ulama se-Aceh dalam muzakarah bersama mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menetapkan bencana banjir dan dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sebagai Bencana Nasional.

Rekomendasi itu disampaikan dalam kegiatan doa bersama untuk korban banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Minggu (14/12/2025).  Rekomendasi yang memuat 11 poin tersebut ditandatangani oleh Ketua MPU Aceh Tgk H Faisal Ali alias Abu Sibreh dan Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman Aceh Abu H Muhammad Ali, beserta sejumlah perwakilan ulama lainnya. 

“Penetapan bencana nasional ini guna mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka ruang bantuan kemanusiaan yang lebih luas, termasuk dari masyarakat internasional secara terkoordinasi, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” bunyi poin pertama hasil muzakarah tersebut. 

Selain itu, ulama juga meminta kepada Gubernur dan bupati/walikota se-Aceh untuk menyusun Blueprint Pembangunan Aceh Berkelanjutan Pasca Bencana Hidrometeorologi yang terintegrasi, berorientasi pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah.

Rekomendasi Muzakarah Ulama Aceh Terkait Bencana Hidrometeorologi 

1. Penetapan Bencana Nasional dan Pembukaan Akses Bantuan Internasional

2. Penyusunan Blueprint Pembangunan Aceh Pasca-Bencana

3. Revisi Anggaran untuk Kepentingan Penanganan Bencana

4. Keseriusan dan Objektivitas Pemerintah Pusat dalam Penanganan Bencana

5. Konsolidasi dan Transparansi Pemerintah Aceh

6. Menjaga Kejujuran, Transparansi, dan Amanah dalam Pengelolaan Bantuan

7. Penegakan Hukum terhadap Perusakan Lingkungan

8. Penguatan Solidaritas Sosial Antar Sesama Masyarakat Aceh

9.Menjaga Etika Sosial di Tengah Musibah

10. Menghidupkan Masjid Baik di Wilayah Terdampak Bencana Maupun yang Tidak Terdampak