Pertumbuhan Ekonomi Aceh: Akankah Kembali Mengorbankan Jiwa?

Oleh: Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si, peneliti sejarah pemikiran ekonomi-politik dan pengajar di Fakultas Ekonomi & Bisnis USK

ADAM Smith, bapak ekonomi modern, lebih dari sekadar peletak teori perdagangan bebas. Dalam analisisnya yang tajam terhadap kolonialisme Spanyol di Amerika Selatan, ia mengungkap sebuah paradoks: penaklukan yang awalnya menjanjikan kekayaan, justru berakhir sebagai “bencana bagi banyak negeri yang malang”.

Bukan hanya karena inefisiensi ekonomi, melainkan dan  yang kerap dilupakan karena kehancuran moral yang ditimbulkannya, baik bagi masyarakat terjajah maupun penjajah.

Peringatan Smith itu bergema kuat saat kita menilik sejarah dan masa kini Aceh. Sebagai wilayah yang mengalami penjajahan berkepanjangan dan konflik berdarah, Aceh kini berdiri di persimpangan jalan pembangunan.

Otonomi Khusus (Otsus) dan kekayaan sumber daya alam memberinya peluang emas. Namun, benarkah pertumbuhan ekonomi yang dicapai sejalan dengan pembangunan jiwa nilai-nilai integritas, keadilan, dan kebajikan kolektif yang menjadi fondasi masyarakat Aceh? Ataukah kita sedang mengulangi pola “resource curse” dan korupsi moral yang dikritik Smith?

Sejarah sebagai Cermin: Eksploitasi tanpa Jiwa

Smith mengkritik keras model kolonialisme ekstraktif Spanyol di Peru. Tambang perak yang melimpah justru menciptakan ekonomi rapuh: penambang bangkrut, sementara emas dan perak yang mengalir ke Eropa melemahkan produktivitas jangka panjang.

Lebih dari itu, sistem encomienda (penyerahan penduduk pribumi kepada penjajah) menghancurkan tatanan sosial dan moral.

Aceh mengalami pola serupa. Sejak abad ke-17, Aceh adalah kesultanan maritim yang makmur dan kompleks, dengan hukum adat (adat), syariat Islam, dan tradisi meurana (gotong royong).

Ekspansi kolonial Belanda, terutama sejak Perang Aceh (1873-1914), menghancurkan pondasi ini. Kebijakan cultuurstelsel dan monopoli dagang memaksa rakyat menanam lada untuk ekspor, merusak sistem pertanian subsisten dan memperdalam ketimpangan. Kekayaan alam diekstraksi, tetapi infrastruktur dan institusi lokal yang berkelanjutan tidak dibangun.

Smith menyebut ini “ketidakadilan biadab orang Eropa”. Perlawanan gigih rakyat Aceh selama puluhan tahun bukan sekadar perlawanan politik, melainkan pula pertahanan atas tatanan moral yang tertanam dalam jiwa sesuatu yang diakui Smith sebagai keunggulan masyarakat “primitif” dalam hal keberanian dan kesetiaan.

Aceh Kini: Pertumbuhan yang Timpang dan Ujian Moral

Pasca-konflik dan tsunami 2004, Aceh mendapat injeksi dana besar melalui Otsus (dana sekitar Rp 90 triliun hingga 2022) dan rehabilitasi. Ekonomi tumbuh. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Aceh mencapai 4,53 persen, sedikit di atas rata-rata nasional.

Namun, pertumbuhan ini masih bertumpu pada sektor ekstraktif (migas dan pertambangan) yang menyumbang sekitar 25 % terhadap PDRB, diikuti oleh sektor konsumsi pemerintah yang besar.

Di balik angka itu, masalah mendasar yang dikritik Smith muncul: Pertama Kutukan Sumber Daya Alam (Resource Curse): Meski kaya migas, kontribusi sektor ini terhadap penyerapan tenaga kerja kecil (<5>