Pengamat Soroti Peran Sentral Mendagri dalam Percepatan Penanganan Bencana Sumatera

Ringkasan Berita:

• Mendagri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke wilayah Sumatera terdampak banjir dan longsor untuk percepatan pemulihan.
• Pengamat menilai Tito berperan sentral menjembatani koordinasi pusat–daerah serta mendorong pembangunan Huntara dan Huntap.
• Penanganan bencana dinilai perlu diperkuat dengan sistem tata kelola berkelanjutan dan komunikasi publik yang transparan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Hendri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menjalani rangkaian kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah wilayah di Sumatera yang terdampak banjir dan longsor. 

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan pemulihan pascabencana.

Sekaligus memastikan penanganan berjalan terkoordinasi sesuai kebutuhan di lapangan.

Sejak Sabtu (20/12/2025) hingga Senin (22/12/2025), Tito Karnavian meninjau langsung kondisi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Tapanuli Utara. Agenda kemudian berlanjut ke Aceh Tamiang dan Aceh Timur.

Fokus utama kunjungan adalah pemetaan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

Sebelumnya, Mendagri juga turun ke sejumlah lokasi banjir bandang dan longsor di Aceh sejak 29 November 2025.

Baca juga: Analis Politik UBK Nilai Kunjungan Mendagri Dapat Perkuat Penanganan Bencana di Sumatera

Termasuk ke Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara.

Dalam kunjungan tersebut, Tito menaruh perhatian pada kerusakan infrastruktur publik, perbaikan jaringan listrik, serta layanan dasar masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pembersihan lumpur pascabanjir agar warga bisa segera kembali dari pengungsian.

Upaya penanganan dilakukan bertahap, mulai dari pembersihan lumpur, distribusi bantuan logistik, hingga pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap).

Proses ini dijalankan melalui sinergi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan dukungan lembaga filantropi.

Pandangan Pengamat

Analis politik Universitas Nasional, Irfan Fauzi menilai, langkah pembangunan Huntara, dan Huntap, serta koordinasi lintas kementerian menunjukkan kerja nyata pemerintah.

Baca juga: Wagub Dampingi Mendagri Serahkan Bantuan di Tamiang dan Aceh Timur

Menurutnya, Tito Karnavian memainkan peran koordinatif yang signifikan dalam menjembatani Pemerintah Pusat dan daerah. 

Peran ini dinilai efektif mendorong sinkronisasi kebijakan dengan kementerian teknis, termasuk penggalangan dukungan anggaran lintas daerah, khususnya di Aceh.

Irfan juga mengapresiasi pendekatan komunikasi dua arah yang dilakukan Mendagri, atau yang disebut “belanja masalah”. 

Cara ini dianggap memperkuat koordinasi dan pembinaan antara pusat dan daerah.

Meski demikian, Irfan mengingatkan, bahwa penanganan bencana harus diarahkan pada penguatan sistem dan tata kelola yang berkelanjutan.

Ia menekankan, perlunya kepemimpinan komunikasi kebencanaan yang solid agar masyarakat mendapat kejelasan mengenai rencana penanganan dan tahapan pemulihan.

Baca juga: VIDEO Soal Bantuan Luar Negeri, Mendagri Sebut Masih Mampu

“Dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan kepastian kepemimpinan, narasi yang terkelola dengan baik, serta transparansi data,” ujarnya.

Irfan menambahkan, korban bencana bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga warga yang kehilangan rumah, mata pencaharian, dan akses terhadap layanan dasar. 

Oleh karena itu, koordinasi pusat–daerah harus diperluas, termasuk dukungan antardaerah dengan kapasitas fiskal lebih besar.

Perbaikan Komunikasi Publik

Menurut Irfan, pola komunikasi kebencanaan di tingkat pusat perlu terus diperbaiki agar respons publik terhadap kebijakan lebih terukur. 

Kritik harus dipandang sebagai mekanisme koreksi, sementara komunikasi terbuka dan proporsional akan menjaga kepercayaan masyarakat.

Baca juga: Penanganan Banjir Aceh Dinilai Lambat, Guru Besar USK Bandingkan dengan Respons Tsunami 2004

“Penanganan bencana adalah komitmen kemanusiaan negara,” tutur dia. 

“Kepemimpinan yang kuat tercermin dari kemampuan mengorkestrasi solidaritas dan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama,” tegasnya.(*)