Prabowo Akan Bantu Daging Meugang, 2026 Aceh tak Kena Efesiensi Anggaran

Lebih lanjut, Purbaya mengaku, hingga awal Januari pihaknya sudah menstranfer Rp 1,279 triliun untuk Pemerintah Aceh guna membantu penanganan dampak pascabencana. Tak hanya itu, kata Purbaya, saat ini setiap awal bulan pihaknya juga mengirim anggaran ke daerah bencana tanpa surat permintaan. Besaran yang dikirim mengacu pada data anggaran satu tahun sebelumnya, sehingga daerah terdampak tidak kekurangan dana.

“Kita sudah kirim di bulan Januari itu untuk Aceh saja Rp 1,279 triliun. Jadi mereka cukup cash untuk geraklah, kalau mau. Tapi kendalanya bukan cash saja, seperti tadi administrasi membuat mereka lambat juga,” jelasnya.(ra) 

Pemerintah Aceh: Terima Kasih Presiden

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto,” FADHLULLAH, Wakil Gubernur Aceh

WAKIL Gubernur Aceh, Fadhlullah alias Dek Fadh, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan mengembalikan anggaran TKD Aceh sebesar Rp 1,7 triliun pada tahun 2026 ini. Sebelumnya, anggaran TKD Aceh tersebut sempat mengalami pemangkasan sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Aceh, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian besar kepada Aceh, khususnya dalam upaya pemulihan pascabencana,” ujar Fadhlullah, Sabtu (10/1/2026).

Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang telah membantu menjembatani komunikasi antara Pemerintah Aceh dan Presiden RI sehingga keputusan strategis tersebut dapat segera diambil.

Bantuan Lainnya

Selain isu anggaran TKD, dalam rapat yang sama, Wakil Gubernur Aceh juga meminta Pemerintah Pusat untuk mempercepat pencairan bantuan pascabencana, khususnya bantuan uang harian dari Kementerian Sosial, serta bantuan perbaikan rumah masyarakat terdampak banjir.

Fadhlullah menekankan agar bantuan uang harian sebesar Rp 15 ribu per jiwa dari Kementerian Sosial bagi keluarga dengan rumah rusak berat tidak menunggu hingga hunian sementara (huntara) selesai dibangun. Sebab menurutnya, jika pencairan menunggu pembangunan huntara rampung, prosesnya akan memakan waktu cukup lama dan berdampak pada kondisi masyarakat di pengungsian.

Wagub menyebutkan, data penerima bantuan telah divalidasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan BNPB, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. 

Selain itu, Wagub Aceh juga menyoroti besaran bantuan pembangunan rumah layak huni. Ia menjelaskan bahwa standar pembangunan rumah layak huni Pemerintah Aceh selama ini mencapai Rp 98 juta per unit. Oleh karena itu, ia berharap besaran bantuan rumah rusak ringan, sedang, dan berat dari Pemerintah Pusat dapat disesuaikan dengan kondisi dan standar di Aceh.

Saat ini, bantuan pemerintah pusat untuk rumah rusak berat sebesar Rp 60 juta, rusak sedang Rp 30 juta, dan rusak ringan Rp 15 juta. “Kami mohon hal ini dapat dipertimbangkan kembali, khususnya oleh kementerian terkait, demi percepatan dan kualitas pemulihan masyarakat pascabencana,” pungkas Fadhlullah.(yos)