Pengangkatan Aparatur Gampong Tak Boleh Sembarang, Wajib Mengacu UU Desa dan Qanun Aceh Besar

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Darul Imarah, Hasrul Fuadi, SE, menegaskan komitmen pihak kecamatan dalam mengawal proses penjaringan dan penyaringan aparatur gampong agar tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Kami tetap berpatokan pada persyaratan yang diatur dalam UU Desa dan Qanun Aceh Besar. Calon yang direkomendasikan adalah mereka yang benar-benar memenuhi syarat, karena nantinya juga akan diverifikasi oleh pihak kabupaten,” ujarnya.

Di sisi lain, Mawardi, salah seorang warga Kecamatan Darul Imarah, berharap polemik terkait persyaratan aparatur gampong tidak lagi menjadi perdebatan berkepanjangan di masyarakat.'

Menurutnya, kepastian hukum sangat penting demi menjaga stabilitas pemerintahan gampong.

“Dengan berakhirnya polemik tersebut, program kerja pemerintahan gampong dapat berjalan maksimal demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat,” pungkasnya.(*)