Kamis, 21 Mei 2026

Berita Aceh Singkil

YARA Dukung DPRK Aceh Singkil Gunakan Hak Interpelasi, Ini Alasannya

YARA mendukung DPRK Aceh Singkil menggunakan hak interpelasi terhadap Bupati Safriadi.

Tayang:
Penulis: Dede Rosadi | Editor: Saifullah
Serambinews.com/Dede Rosadi
DUKUNG HAK INTERPELASI - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Singkil, Kaya Alim menyatakan dukungan terhadap tuntutan penggunakan hak interpelasi kepada Bupati Safriadi Oyon. 

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Aceh Singkil, Sabran ketika diminta hak jawab atas berita unjuk rasa mengaku belum mendapat arahan. 

"Sampai saat ini belum dapat arahan untuk hak jawab terkait demo kemarin," kata Sabran melalui layanan WhatsApp (WA), Selasa (10/2/2026). 

Sebagimana diketahui, massa demonstran menerobos lalu merangsek masuk ke teras Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Senin (9/2/2026). 

Baca juga: Pemkab Aceh Singkil Bungkam Soal Tuntutan Demonstran

Kelompok massa itu menamakan diri Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil

Kekuatan massa juga mendapat sokongan dari kaum ibu-ibu serta warga yang mengaku tim sukses pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon-Hamzah Sulaiman.

Di halaman kantor wakil rakyat, massa sempat terlibat saling dorong dengan aparat keamanan yang berjaga. 

Aksi saling dorong berhasil diredam, setelah massa dan pimpinan serta anggota DPRK Aceh Singkil, sepakat duduk bersama di lantai teras untuk mendengarkan orasi. 

Dalam orasinya, massa mendesak DPRK Aceh Singkil melakukan pemakzulan terhadap Bupati dengan tudingan penyalahgunaan wewenang dan kebijakan tidak prorakyat.

"Kami minta makzulkan Bupati Aceh Singkil karena kami anggap tidak mampu dan tidak becus menangani daerah ini," teriak M Yunus, orator unjuk rasa. 

Menurut pengunjuk rasa, ada sejumlah alasan pemakzulan dapat dilakukan DPRK Aceh Singkil terhadap Bupati. 

Antara lain, sebut demonstran, dugaan praktek jual beli jabatan. 

Massa mengaku mengantongi bukti atas tudingannya itu.

"Kami tidak menuduh, jika aparat keamanan berani tangkap kami serahkan buktinya," tegas demonstran. 

Persoalan berikutnya adalah usulan pembelian mobil dinas bupati senilai Rp 2,6 miliar. 

Langkah itu, menurut pengunjuk rasa, mencerminkan tidak ada rasa empati dari seorang kepala daerah terhadap masyarakatnya yang baru saja didera bencana hidrometeorologi. 

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved