Banleg Jadwalkan Pengesahan Qanun Perlindungan Lahan Pertanian Usai Lebaran

Tgk Adek menuturkan, pada dasarnya seluruh tujuh rancangan qanun tersebut telah direncanakan untuk dibahas pada tahun ini. 

Namun, kelancaran pembahasannya sangat bergantung pada dukungan anggaran yang tersedia.

Jika ada penambahan anggaran dalam APBK Perubahan, maka seluruh rancangan qanun tersebut berpeluang diselesaikan pada 2026.

Menurut dia, keterbatasan anggaran saat ini berkaitan dengan rasionalisasi belanja daerah yang terjadi pada 2025, termasuk sebagai dampak dari bencana banjir yang memengaruhi prioritas penggunaan anggaran pemerintah daerah.

“Kalau nanti ada penambahan anggaran dalam perubahan, kemungkinan tujuh rancangan qanun itu bisa siap semuanya.

Karena anggaran kemarin terkena rasionalisasi akibat kondisi yang terjadi pada tahun 2025,” ujarnya.

Baca juga: Ramadhan di Ujung Jempol: Jangan Biarkan Pahala Luruh di Komentar

Ia juga menyinggung pengalaman legislasi tahun lalu, di mana ada rancangan qanun di luar Prolegkab yang harus dibahas, yakni terkait penyesuaian retribusi daerah.

Kehadiran qanun di luar program itu membuat salah satu qanun yang sebelumnya direncanakan tidak sempat disahkan, meski substansi pembahasannya telah selesai.

Dengan dijadwalkannya pengesahan qanun perlindungan lahan pertanian setelah Lebaran, Banleg DPRK Aceh Utara berharap proses legislasi daerah dapat kembali berjalan optimal.

Kehadiran qanun tersebut dinilai penting untuk memberikan dasar hukum dalam perlindungan lahan pertanian, pengelolaan sektor pertanian, serta penyelenggaraan irigasi di Aceh Utara. 

Sementara itu, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh Utara, Fakhrurrazi, SIP kepada Serambinews.com, Rabu (18/3/2026), menyampaikan apresiasi kepada Badan Legislasi DPRK Aceh Utara yang telah mulai membahas dua dari tujuh rancangan qanun prioritas tersebut. 

Menurut Fakhrurrazi, langkah awal itu menunjukkan adanya komitmen DPRK Aceh Utara untuk mempercepat pembentukan regulasi daerah yang memang dibutuhkan masyarakat.

“Kami mengapresiasi Banleg DPRK Aceh Utara yang telah mulai membahas dua rancangan qanun prioritas. Ini merupakan langkah positif agar program legislasi daerah berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat bisa segera dijawab melalui regulasi yang tepat,” ujar Fakhrurrazi yang juga Wakil Ketua Fraksi Karya Independen Amanat Sejahtera (KIAS) DPRK Aceh Utara.

Ia menilai pembahasan qanun harus terus didorong agar tidak terhambat di tengah jalan, mengingat produk hukum daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan, pelayanan publik, perlindungan kelompok rentan, hingga penguatan sektor-sektor strategis di Aceh Utara.

Karena itu, Fakhrurrazi berharap Pemkab Aceh Utara dapat memberikan dukungan penuh, terutama dari sisi penganggaran, agar seluruh tahapan pembahasan tujuh rancangan qanun dalam Prolegkab 2026 dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan tuntas sesuai target.

“Dukungan anggaran dari pemerintah daerah sangat penting agar proses pembahasan tidak terhambat. Dengan dukungan itu, seluruh qanun yang telah ditetapkan dalam Prolegkab 2026 diharapkan bisa diselesaikan tepat waktu dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh Utara,” tambahnya. (*)