Klaim Prabowo soal Pemulihan Bencana Aceh Dinilai Bohongi Publik

Koalisi juga mengkritik kinerja Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Satuan Tugas Pemantauan DPR RI di Aceh.

Mereka menilai keberadaan satgas tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan pascabencana Aceh. 

“Kami perlu mempertegas bahwa masih banyak masyarakat Aceh yang belum dapat kembali ke rumahnya, belum mendapatkan hunian sementara, dan masih banyak masyarakat yang tinggal seadanya di tenda-tenda pengungsian,” ungkapnya. 

Atas dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan bencana ekologis di Sumatra ini sebagai bencana nasional.

Baca juga: VIDEO - Suasana Kekeluargaan Warga Aceh saat Idul Fitri 1447 H di Sydney

Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

“Penetapan bencana nasional masih sangat relevan untuk percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ekologis Sumatra yang sedang dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi,” pungkasnya. 

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana terdiri atas sejumlah organisasi, yakni Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), LBH Banda Aceh, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), serta KontraS Aceh. (*)