Warga Dibayar Harian untuk Pembersihan, Pemulihan Pascabencana Dikebut

“Setiap warga yang terlibat menerima upah harian. Besarannya terdiri dari uang lelah sebesar Rp 120.000 dan uang makan Rp 45.000 per hari. Pembayarannya dilakukan secara langsung di lapangan,” SAFRIZAL ZA, Kepala Satgas PRR Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Upaya pemulihan pascabencana di Aceh terus dipercepat dengan melibatkan langsung masyarakat terdampak. Melalui program pembersihan lingkungan, warga dilibatkan bekerja dan dibayar harian sebagai bagian dari langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang rusak.

Program yang dijalankan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) ini menggunakan skema Padat Karya Tunai atau Cash for Work. Selain mempercepat penanganan kondisi lapangan, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya setelah momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Untuk tahap pertama pada akhir Maret 2026, kegiatan difokuskan di dua wilayah terdampak, yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Ratusan personel gabungan bersama masyarakat setempat dilibatkan dalam aksi pembersihan lingkungan di kawasan permukiman yang terdampak bencana.

Di Kabupaten Pidie Jaya, pengerahan tahap awal melibatkan 375 orang yang terdiri dari personel Satpol PP, Linmas, Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), serta masyarakat umum. Aksi bersih-bersih difokuskan di Gampong Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, dan Gampong Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama sepekan, mulai 28 Maret hingga 4 April 2026.

Pembersihan difokuskan pada pengangkutan sisa material banjir, lumpur, serta sampah yang masih menumpuk di lingkungan permukiman warga. Langkah ini diharapkan mempercepat normalisasi kawasan sekaligus mengurangi potensi gangguan kesehatan akibat lingkungan yang belum sepenuhnya pulih.

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tamiang, kegiatan serupa telah dimulai lebih awal sejak 27 Maret 2026. Sebanyak 400 warga lokal dilibatkan dalam pembersihan lingkungan yang berlangsung hingga 2 April 2026. Selain membersihkan kawasan permukiman, kegiatan juga mencakup fasilitas umum seperti jalan desa dan saluran drainase.

Kepala Posko Wilayah Aceh sekaligus Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengatakan, skema Cash for Work dipilih agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari proses pemulihan wilayahnya.

“Kami ingin memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi rumah tangga masyarakat. Melalui Cash for Work, warga terlibat langsung dalam pemulihan wilayahnya sekaligus mendapatkan penghasilan instan untuk membantu kebutuhan mereka pasca lebaran,” ujar Safrizal ZA.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak sekaligus mempercepat proses pemulihan sosial-ekonomi. Dengan melibatkan warga setempat, kegiatan pembersihan juga dapat berjalan lebih efektif karena masyarakat mengetahui kondisi lapangan secara langsung.

Safrizal menambahkan, setiap warga yang terlibat dalam kegiatan tersebut menerima upah harian. Besarannya terdiri dari uang lelah sebesar Rp 120.000 dan uang makan Rp 45.000 per hari. Pembayaran dilakukan secara langsung kepada pekerja di lapangan.

“Prinsip kita adalah transparansi dan efektivitas. Dana ini disalurkan langsung secara tunai kepada masing-masing pekerja di lapangan. Kita ingin semangat gotong-royong ini tetap terjaga, namun hak ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama untuk segera dicairkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, program padat karya ini tidak hanya bertujuan mempercepat pembersihan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemulihan yang lebih komprehensif. Selain aspek fisik, pendekatan ini diharapkan dapat menggerakkan kembali aktivitas ekonomi warga secara bertahap.

Momentum pasca Idulfitri, lanjutnya, dimanfaatkan untuk mempercepat kegiatan di lapangan agar proses pemulihan tidak mengalami jeda. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, proses rehabilitasi dinilai dapat berjalan lebih cepat sekaligus memperkuat rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan kembali.

Program pembersihan lingkungan dengan skema padat karya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memastikan seluruh wilayah terdampak di Aceh dapat segera pulih. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan prinsip pemulihan yang lebih baik, dengan menekankan percepatan rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan pemulihan ekonomi secara bersamaan.(ra)