Alarm Ketahanan Energi Indonesia: Refleksi Krisis Selat Hormuz

Oleh: Prof Dr Muhammad Irham, S.Si, M.Sc*)

GANGGUAN di Selat Hormuz kembali menegaskan satu hal mendasar, yaitu sistem energi global dibangun di atas fondasi yang rapuh. Sekitar 20 juta barel minyak per hari, setara hampir 25 persen perdagangan minyak laut dunia, melewati selat sempit ini, menjadikannya titik paling krusial dalam rantai pasok energi global.

Ketika jalur ini terganggu, dampaknya bukan hanya regional, tetapi langsung menjalar ke seluruh dunia, terutama Asia sebagai tujuan utama ekspor.

Dalam situasi tersebut, Arab Saudi menunjukkan respons yang tidak sekadar reaktif. Negara itu mengoperasikan penuh pipa East-West (Petroline) dengan kapasitas hingga 7 juta barel per hari, mengalihkan aliran minyak dari Teluk Persia ke Laut Merah.

Baca juga: Trump Ultimatum Iran: 48 Jam Buka Selat Hormuz atau “Neraka Akan Turun”

Bahkan, ekspor melalui pelabuhan Yanbu dilaporkan meningkat hingga sekitar 5 juta barel per hari, menjadi jalur alternatif utama saat Hormuz terganggu. Infrastruktur ini bukan solusi sempurna karena volume yang bisa dialihkan masih jauh di bawah total arus melalui Hormuz tetapi cukup untuk meredam kepanikan pasar global.

Namun demikian, di balik keberhasilan tersebut tersimpan pelajaran penting bahkan dengan infrastruktur raksasa, dunia tetap tidak bisa sepenuhnya menghindari risiko geopolitik.

Memiliki konsekuensi nyata

Menurut Badan Energi Internasional (IEA) kapasitas alternatif untuk mengalihkan minyak dari Teluk hanya berkisar 3,5–5,5 juta barel per hari, jauh di bawah volume yang biasanya melewati Hormuz. Artinya, sistem energi global masih sangat terkonsentrasi dan rentan.

Bagi Indonesia, fakta ini seharusnya menjadi peringatan serius. Data menunjukkan bahwa konsumsi minyak nasional telah mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 868 ribu barel per hari.

Kesenjangan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai net importir minyak, yang membuatnya sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global.

Ketergantungan ini bukan sekadar angka statistik, tetapi memiliki konsekuensi nyata. Ketika harga minyak global melonjak akibat krisis geopolitik, maka beban fiskal Indonesia ikut meningkat, terutama melalui subsidi energi.

Pada saat yang sama, inflasi terdorong naik, biaya logistik meningkat, dan daya beli masyarakat tertekan. Dalam konteks ini, krisis Hormuz bukan sekadar isu Timur Tengah, melainkan persoalan domestik yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional.

Ironisnya, ketergantungan ini terjadi di tengah potensi energi domestik yang melimpah. Indonesia memiliki cadangan minyak yang terus menurun, sekitar 2,3 miliar barel pada 2024, dan produksi yang cenderung stagnan akibat lapangan tua dan minimnya eksplorasi baru.

Sementara itu, kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi. Kesenjangan antara produksi dan konsumsi ini hampir pasti akan melebar jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan.

Pemerintah sebenarnya telah mencoba memperkuat ketahanan energi melalui peningkatan kapasitas kilang. Proyek peningkatan kilang Balikpapan yang menurut Badan Energi Internasional (IEA), misalnya, dapat menaikkan kapasitas menjadi 360 ribu barel per hari dan ditargetkan dapat mengurangi impor bahan bakar secara signifikan.

Namun, langkah ini masih berada dalam kerangka lama, yaitu memperbaiki efisiensi sistem berbasis minyak, bukan mengurangi ketergantungan terhadap minyak itu sendiri.