Selasa, 21 April 2026

Kupi Beungoh

Alarm Ketahanan Energi Indonesia: Refleksi Krisis Selat Hormuz

Ketika jalur ini terganggu, dampaknya bukan hanya regional, tetapi langsung menjalar ke seluruh dunia, terutama Asia sebagai tujuan utama ekspor.

Editor: Ansari Hasyim
Serambinews.com/HO
WAKIL Dekan III FKP, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Prof. Dr. Ir. Muhammad Irham, S.Si, M.Si. 

Di sinilah krisis global membuka perspektif baru. Transisi energi tidak lagi bisa dipahami semata sebagai agenda lingkungan, tetapi harus dilihat sebagai strategi keamanan nasional.

Negara yang bergantung pada impor energi akan selalu berada dalam posisi rentan terhadap dinamika eksternal yang tidak bisa mereka kendalikan. Sebaliknya, negara yang mampu memproduksi energi dari sumber domestic, terutama energi terbarukan, memiliki tingkat ketahanan yang lebih tinggi.

Pengalaman Arab Saudi memberikan pelajaran penting tentang pentingnya visi jangka panjang. Pipa East-West dibangun sejak 1980-an sebagai respons terhadap risiko konflik di kawasan Teluk.

Artinya, ketahanan energi tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui investasi strategis yang konsisten selama puluhan tahun. Indonesia, dalam hal ini, masih tertinggal karena cenderung mengandalkan pendekatan jangka pendek dan reaktif.

Padahal, peluang untuk beralih ke sistem energi yang lebih mandiri terbuka lebar. Energi surya, panas bumi, dan biomassa menawarkan alternatif yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga bebas dari risiko geopolitik.

Tidak seperti minyak, energi ini tidak perlu diimpor dan tidak terpengaruh oleh konflik di wilayah lain. Dengan kata lain, energi terbarukan adalah bentuk “kedaulatan energi” dalam arti yang paling konkret.

Namun, transisi ini menghadapi tantangan besar. Selain kebutuhan investasi yang tinggi, terdapat hambatan struktural seperti regulasi yang belum konsisten, dominasi energi fosil dalam sistem energi nasional karena status quo, serta resistensi dari pelaku industri lama.

Tanpa komitmen politik yang kuat, transisi energi berisiko menjadi sekadar wacana tanpa implementasi nyata.

Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Pilihan pertama adalah mempertahankan status quo dengan tetap bergantung pada impor minyak sambil berharap stabilitas global. Pilihan ini mungkin terasa aman dalam jangka pendek, tetapi menyimpan risiko besar dalam jangka panjang.

Pilihan kedua adalah mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan impor melalui diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan. Pilihan ini lebih menantang, tetapi menawarkan ketahanan yang lebih kuat di masa depan.

Pada akhirnya, krisis Hormuz dan respons Arab Saudi bukan sekadar cerita tentang pipa minyak. Ia adalah refleksi dari perubahan mendasar dalam geopolitik energi global. Dunia bergerak menuju era di mana ketahanan energi ditentukan oleh kemampuan mengelola risiko, bukan sekadar menguasai sumber daya.

Bagi Indonesia, pelajaran ini tidak boleh diabaikan. Ketergantungan pada energi impor bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan kedaulatan. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam sektor energi menjadi semakin penting.

Transisi energi, dengan demikian, bukan lagi pilihan idealistis, melainkan kebutuhan strategis. Bukan hanya untuk menjawab tantangan perubahan iklim, tetapi juga untuk memastikan bahwa Indonesia tidak terus-menerus menjadi korban dari dinamika global yang berada di luar kendalinya.

Dalam konteks ini, masa depan energi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam negeri, tetapi juga oleh bagaimana negara ini belajar dari krisis yang terjadi jauh di luar batas wilayahnya.(*)

*) PENULIS Guru Besar FKP, Universitas Syiah Kuala dan Pemerhati Energi

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved