Refleksi Hardiknas: Alarm Karakter dan "Eksploitasi  Keikhlasan"

Oleh: Feri Irawan, Kepala SMK Negeri 1 Gandapura, Bireuen

HARI Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei bukan sekadar seremonial belaka. Hardiknas adalah momentum krusial untuk refleksi dan aksi nyata dalam dunia pendidikan. 

Seperti yang telah diungkapkan Nelson Mandela, pendidikan merupakan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Soekarno juga menyatakan, “Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncang dunia”. Namun faktanya justru generasi muda Indonesia mengalami kemunduran.

Mungkin sudah banyak dari kita yang melihat dan membaca berita di media sosial mengenai Tes Kemampuan Akademik (TKA), degradasi moral, hingga eksploitasi keikhlasan. Menilik Hasil TKA 2025 dan 2026 jenjang SMA dan SMP, sebagian besar hasil tes jauh dari nilai standar yang harusnya dapat dicapai oleh siswa.

Beberapa mata pelajaran yang harusnya menjadi penguasaan wajib siswa seperti Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris justru anjlok signifikan. Lalu dengan hasil tersebut, siapa yang mau bertanggung jawab?

Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, Indonesia mengalami tiga kali pergantian kurikulum, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 (K-13), dan yang terakhir yaitu Kurikulum Merdeka. Akibatnya, banyak siswa dan guru akhirnya kesulitan untuk beradaptasi. 

Namun, dalam perspektif yang lebih jernih dan konstruktif, rendahnya nilai TKA sejatinya bukan sekadar kabar buruk, melainkan potret objektif yang memaksa kita becermin secara jujur. Pendidikan kita sedang menghadapi tantangan serius, tetapi sekaligus memiliki peluang besar untuk berbenah secara sistemis

Pendidikan kita menyimpan dinamika yang tak selalu tampak di permukaan. Ia bukan hanya soal ruang kelas, kurikulum, atau nilai ujian, melainkan juga tentang relasi antar manusia: antara guru dan siswa, antara kebijakan dan praktik, antara cita-cita luhur dan kenyataan yang seringkali berjalan di jalur berbeda. 

Diatas kertas, Indonesia telah lama menempatkan pendidikan sebagai pilar pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya, pendidikan sering kali berjalan di jalur yang sunyi, terlalu sibuk dengan urusan administratif dan kebijakan jangka pendek sementara maknanya sebagai proses memanusiakan manusia perlahan memudar. Benarkan pendidikan menjadi prioritas atau sekadar narasi?

Jika kita sering menggaungkan bahwa pendidikan merupakan program “prioritas”, maka pertanyaan mendasar yang harusnya terjawab adalah: prioritas bagi siapa? dan sejauh mana ia benar-benar diwujudkan?

Pendidikan belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai “hak” apabila selama fasilitasnya masih jauh dari kata merata. Ia masih menjadi keuntungan bagi sebagian orang, dan masih menjadi perjuangan bagi sebagian lainnya. 

Di pelosok negeri, masih banyak sekolah yang berdiri tanpa jaringan internet, bahkan tanpa guru tetap. Ketimpangan ini bukan sekadar masalah fasilitas, tetapi juga cerminan ketimpangan perhatian. Ketika sebagian siswa belajar dengan ponsel pintar, sebagian lainnya masih berjuang mempelajari materi dari papan tulis yang kusam.

Maka tugas pemerintah adalah memastikan bahwa tidak ada lagi anak yang harus bermimpi dalam keterbatasan hanya karena ia lahir di tempat yang “salah”.

Masalah yang sama juga menimpa para pendidik. Guru honorer masih bergulat dengan upah yang jauh dari layak, sementara birokrasi pendidikan menambah beban administrasi tanpa dukungan nyata.

Di sisi lain, isu kesejahteraan guru sering kali tidak menjadi prioritas dalam kebijakan perencanaan. Padahal, tanpa penghargaan yang mampu terhadap profesi guru, sulit berharap pendidikan mampu melahirkan generasi pembelajar yang merdeka dan berintegritas.