PMII Aceh Timur Tekan Pemkab Ambil Sikap Soal Polemik JKA

“Rumah sakit jangan dijadikan tempat rakyat dipersulit. Pemerintah harus memastikan pelayanan kesehatan berlaku merata tanpa melihat status sosial maupun kategori desil masyarakat,” ujar Putra Asli Idi Cut ini.

Ia juga meminta Pemerintah Aceh mengevaluasi menyeluruh implementasi Pergub JKA agar kebijakan tersebut tidak kehilangan substansi utamanya sebagai jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Aceh.

“JKA lahir sebagai instrumen perlindungan rakyat, bukan alat pembatas pelayanan. Maka semangat utamanya harus dikembalikan, melayani seluruh masyarakat tanpa diskriminasi,” ujarnya. (*)