Menagih Kebijakan Berbasis Bukti di Aceh 

Pemerintah Aceh wajib menyatukan data ekonomi terpadu dengan program bantuan sosial, sehingga intervensi pemberdayaan ekonomi benar-benar menyasar klaster kebutuhan nyata kepala keluarga di lapangan, bukan berdasarkan kedekatan birokratis.

Terakhir, kunci sisa Dana Otsus yang makin menipis khusus untuk membiayai program jangka panjang yang punya efek domino tinggi bagi ekonomi warga, seperti membenahi infrastruktur pertanian desa dan membuka akses modal kerja bagi anak-anak muda Aceh.

Tanpa keberanian menerapkan evidence-based policy secara radikal, tata kelola pemerintahan di Aceh hanya akan berputar-putar di tempat dan membiarkan rakyat terus menanggung beban dari kebijakan yang lahir tanpa peta jalan yang jelas.

Kita harus bergerak bersama, mengawal akuntabilitas, dan memastikan keadilan sosial bukan sekadar hiasan pidato di bumi Serambi Mekah.Yakin Usaha sampai.... Allahu Akbar....!!!

*) PENULIS adalah Alumni Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah IAIN/UIN Ar-Raniry dan Juga Mahasiswa Aktif PPS Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Iskandar Muda.