Aduh! Penyaluran Bantuan UMKM Rp 2,7 Miliar di Baitul Mal Pidie Macet, Dampak Konflik Internal

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Dana untuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Baitul Mal Kabupaten (BMK) Pidie sebesar Rp 2,7 miliar lebih, belum bisa disalurkan. 

Dana miliaran tersebut bersumber dari zakat dan infak Aparatur Sipil Negara atau ASN tahun 2024. 

Sebenarnya macetnya pencairan dana untuk pemberdayaan UMKM telah terjadi sejak tahun 2024. 

Karena terjadi konflik internal antara komisioner dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Pidie. 

Namun, kini komisioner telah habis masa jabatan dan kepala sekretariat telah purna tugas.

Baca juga: Dituding Bikin Gaduh & Picu Disharmoni, Dewan Desak Bupati Copot Kepala Sekretariat BMK Aceh Utara

Sehingga, saat ini komisioner di Baitul Mal Pidie kosong, sementara Kepala Sekretariat Baitul +Mal Pidie telah diisi pejabat definitif.

"Dana bantuan untuk UMKM di Pidie mencapai Rp 2.710.000.000, belum bisa disalurkan," terang Muzakar.

"Dana tersebut tertunda pencairannya sejak tahun 2024," kata Ketua Dewan Pengawas BMK Pidie, Muzakar, SHi kepada Serambinews.com, Selasa (2/8/2025).

Ia menyebutkan, dana bantuan UMKM itu meliputi untuk modal usaha mikro jualan di kios bagi keluarga miskin yang dialokasikan dana Rp 1.800.000.000. 

Setiap usaha akan dibantu Rp 3 juta per orang. 

Baca juga: Mantap! Produk UMKM Pisang Kipas Asheeqa Asal Abdya Lolos Top 50 WUBI Aceh 2025

Selanjutnya, bantuan modal usaha untuk penyandang disabilitas bagi keluarga miskin Rp 510.000.000. 

Setiap usaha disabilitas juga dibantu Rp 3 juta per orang. 

Menurutnya, dana untuk UMKM telah tertunda penyaluran sejak tahun 2024.

Namun, tahun 2025 dilakukan verifikasi ulang terhadap mustahik atau penerima. 

Verifikasi dilakukan terhadap mustahik untuk mengecek keberadaannya. 

Baca juga: BMK Pidie belum Ajukan Pencairan Zakat Guru Rp 1,3 Miliar, Abidon: Tunggu Penunjukan Dewan Pengawas

"Bisa saja telah meninggal dan mengecek kelayakan mustahik menerima bantuan UMKM,” beber dia. 

“Tahun 2025, anggota DPRK Pidie telah turun mengecek kelayakan mustahik hasil verifikasi," ujarnya. 

Ia menyebutkan, saat Sekretariat BMK Pidie dijabat Plt, yang saat itu masih adanya lima komisioner, tapi belum bisa mencairkan bantuan dana UMKM.

Padahal, saat itu verifikasi mustahik telah selesai dilaksanakan, tapi pencairan dana belum bisa dilakukan.

"Kemungkinan mereka sangat berhati-hati mencairkan dana bantuan UMKM, khawatir lahir komplain," jelasnya.

Baca juga: Dewan Desak BMK Pidie Segera Salurkan ZIS, Ketua BMK: Musyawarahkan Dulu

Ia menjelaskan, mustahik yang namanya telah keluar dan diketahui oleh mustahik. Sehingga nama mustahik itu akan diverifikasi ulang untuk memastikan kelayakannya. 

“Jangan sampai nama telah keluar, tapi bantuan dana tidak diberikan, sehingga menjadi masalah nantinya,” terang dia.

Ia menambahkan, mengacu pada qanun, Plt pada Badan BMK Pidie harus ada, sebelum ditetapkan anggota Badan BMK Pidie yang definitif.

 Sebab, untuk pencairan dana bantuan UMKM harus adanya persetujuan Badan BMK Pidie.  

Makanya harus duduk untuk membicarakan dana bantuan UMKM dan mustahik.

"Jadi amanah qanun, badan atau komisioner harus ada di BMK Pidie. Kalau tidak, dana bantuan UMKM tidak bisa disalurkan. Dalam qanun disebutkan badan, bukan komisioner," terangnya. 

Baca juga: Dewan Pengawas BMK Pidie Pastikan Aset Tanah Waqaf Tgk Dianjong Wajib Dikelola, Ini Dasar Hukumnya

Selain itu, kata Muzakar, dana bantuan untuk anak yatim Rp 1 miliar, penyandang disabilitas Rp 300 juta, dan ibu hamil dari keluarga miskin Rp 1 miliar, belum disalurkan pada tahun 2025.(*)