Kasus Pencurian oleh Buruh di Sabang Diselesaikan Lewat Restorative Justice

Laporan Aulia Prasetya | Sabang

SERAMINEWS.COM, SABANG – Kasus pencurian yang menjerat seorang buruh harian lepas di Sabang berakhir damai. 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang memutuskan menyelesaikan perkara ini melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) setelah korban memaafkan pelaku.

Pelaku berinisial HF ditetapkan sebagai tersangka atas pencurian yang merugikan Siti Marziah sekitar Rp 2,5 juta. 

Peristiwa itu sempat diproses hukum.

Namun pada 21 Agustus 2025, kedua belah pihak sepakat berdamai dalam pertemuan di Kejari Sabang.

Baca juga: Kasus Penganiayaan di Seuneubok Nalan Peulimbang Bireuen Diselesaikan Melalui Restorative Justice

Baca juga: Satresnarkoba Aceh Selatan Terapkan Restorative Justice Terhadap Tersangka Narkotika

Pertemuan tersebut turut disaksikan keluarga, kepala desa, tokoh adat gampong, serta penyidik Polres Sabang.

HF yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas diketahui menanggung beban hidup lima anak dan mertua. 

Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan jaksa dalam mengajukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Restorative Justice ini mendapat persetujuan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) dan diputuskan pada Rabu, 3 September 2025. 

Proses tersebut dilakukan secara virtual, dihadiri Kajati Aceh, Yudi Triadi, Kajari Sabang, Milono Raharjo, serta jajaran kejaksaan.

Baca juga: Polisi Selesaikan Kasus Penyebaran Video Asusila di Nagan Melalui Restorative Justice

Baca juga: Sosialisasi PBJ dan Restorative Justice, Walkot Subulussalam Tekankan Penerapan PDN, UMK & e-Katalog

Kasi Intelijen Kejari Sabang, Mohamad Rizky menyebutkan, pendekatan RJ bukan sekadar menghindarkan pelaku dari jerat penjara.

Tapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

“Korban sudah memaafkan. Bagi kami, ini bukan hanya tentang menghukum, tapi bagaimana keadilan bisa dirasakan semua pihak,” ujarnya.

Kejaksaan menegaskan, penyelesaian perkara dengan mekanisme RJ berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020.

Baca juga: Polsek Bandar Baru Pidie Jaya Damaikan Perkara Penganiayaan Via Restorative Justice, Begini Kasusnya

Baca juga: Kasus Penelantaran Rumah Tangga dan Anak, Satreskrim Polres Aceh Selatan Pilih Restorative Justice 

Juga merujuk Surat Edaran JAM Pidum No. 01/E/EJP/02/2022 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.(*)