Fraksi Abdya Meudaulat Desak Cabut Izin PT Abdya Mineral Prima

Laporan Masrian Mizani | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Fraksi Abdya Meudaulat DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak pemerintah segera mencabut izin PT Abdya Mineral Prima di Kecamatan Kuala Batee.

Hal itu disampaikan oleh anggota DPRK Abdya dari Fraksi Abdya Meudaulat, Rahmat Irfan dalam pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna DPRK Abdya di Aula Kantor DPRK setempat, Rabu (10/9/2025). 

Rapat Paripurna tersebut beragendakan penutupan pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Abdya tahun anggaran 2025 serta Penyerahan rancangan qanun perubahan APBK Abdya. 

Dalam pandangan umum tersebut, Rahmat Irfan menyoroti persoalan serius yang saat ini meresahkan masyarakat. 

Salah satunya terkait izin PT Abdya Mineral Prima yang berlokasi di tujuh gampong dalam Kecamatan Kuala Batee.

Keberadaan tambang emas tersebut, kata Irfan, berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat dan berdampak pada pencemaran lingkungan. 

"Kami menegaskan serta meminta kepada Pemkab Abdya agar segera menyelesaikan persoalan izin PT Abdya Mineral Prima,"

"Karena berpotensi konflik dalam masyarakat dan pencemaran lingkungan," kata Rahmat Irfan. 

Baca juga: Menu MBG Dinilai Asal Jadi, KNPI: Bisa Jadi Ancaman Bagi Ibu Hamil dan Pelajar

Baca juga: Soroti Tambang Emas Ilegal, Mahasiswa Geruduk Gedung DPRK Pidie

Fraksi Abdya Meudaulat berharap Bupati Abdya dapat segera merekomendasikan pencabutan izin operasi PT Abdya Mineral Prima, sebagai langkah cepat untuk mencegah persoalan yang lebih besar. 

Selain itu, lanjutnya, Fraksi Abdya Meudaulat juga menyoroti pentingnya kajian menyeluruh sebelum pemberian rekomendasi izin eksplorasi sumber daya alam (SDA).

Seperti pertambangan, perindustrian, dan perkebunan dilakukan dengan kajian mendalam dan melibatkan unsur DPRK Abdya. 

"Pemberian rekomendasi terhadap eksplorasi SDA harus dikaji secara menyeluruh sebelum diberikan,"

"Keterlibatan DPRK penting agar tidak menimbulkan konflik di sosial yang berpotensi merugikan daerah dan kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat," ucapnya. 

Tak hanya itu, Fraksi Abdya Meudaulat juga mendukung penuh terhadap rencana pertambangan rakyat yang digagas bupati. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Kecelakaan Maut di Indrapuri, Seorang Pengendara Motor Meninggal Dunia

Baca juga: Audit Kekayaan Pejabat: Jalan Cepat Kembalikan Hak Rakyat

Maka dari itu, ia mendesak Bupati Abdya untuk segera mengurus izin pertambangan rakyat.

"Kami mendukung sepenuhnya langkah-langkah Bupati menuju ke arah pertambangan rakyat,"

"Oleh sebab itu, kami meminta agar izin pertambangan rakyat segera direalisasikan," ujar Irfan. 

Aset Daerah

Selain masalah pertambangan, kata Irfan, Fraksi Abdya Meudaulat juga menyinggung penanganan aset daerah yang dinilai belum optimal. 

Salah satunya adalah penanganan aset tanah dan bangunan, termasuk status bangunan di area Pasar Impres Blangpidie di Gampong Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie.

Serta bangunan perumahan di Base Camp Cemara Indah, Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh. 

"Kami meminta agar persoalan ini diselesaikan secara bijak dan tuntas melalui SKPK terkait, demi kepastian hukum dan efisiensi pengelolaan aset daerah," sebut Irfan. 

Baca juga: VIDEO Qatar Siap Serang Balik Israel setelah Doha Dibombardir

Baca juga: Pon Yahya Resmi Mendaftar Sebagai Balon Ketua Umum KONI Aceh, Timses Ambil Formulir di TPP

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, Fraksi Abdya Meudaulat meminta Pemkab Abdya untuk membuka lahan perkebunan dan pertanian baru untuk meningkatkan produksi pangan. 

"Ini demi peningkatan produksi pangan lokal, seperti padi, palawija ,dan kopi di wilayah Kabupaten Abdya," pungkasnya.(*)