GeRAK Aceh Barat Desak ESDM Tindak Tegas Aktivitas Tambang Ilegal

Pemkab Aceh Barat sebelumnya meminta MGK menghentikan aktivitasnya karena belum memiliki Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Balai Wilayah Sungai Sumatera-I.

GeRAK mendukung langkah Pemkab Aceh Barat, namun menekankan bahwa penghentian kegiatan tambang juga harus merujuk pada regulasi yang jelas. 

Edy meminta agar Pemkab, DPRK Aceh Barat, Balai Wilayah Sungai, dan Dinas ESDM Provinsi segera duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini.

Baca juga: Diduga Ada Mobil Dinas di Lokasi Tambang Ilegal, LSM GeRAK Aceh Barat Minta Polisi Usut

“Jangan sampai ketidakjelasan Rekomtek ini menghambat investasi. Kepastian hukum sangat penting bagi dunia usaha, namun aturan harus ditegakkan secara adil untuk semua pihak,” katanya.

GeRAK juga melaporkan adanya aktivitas pengambilan material di sejumlah sungai di Aceh Barat, termasuk Krueng Meureubo, Pante Ceurmin, dan Sungai Woyla. 

Aktivitas tersebut mencakup pertambangan galian C maupun galian B, yang diduga dilakukan tanpa memenuhi ketentuan administratif yang berlaku.

“Semua perusahaan pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajiban administratif harus ditindak, tanpa pengecualian,” tegas Edy.

GeRAK menegaskan bahwa industri pertambangan harus dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai aturan hukum. 

Jika tidak, maka akan menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan iklim investasi di Aceh Barat.(sb)

Baca juga: 4 Warga Aceh Disekap di Myanmar, Haji Uma Surati Kemenlu dan Koordinasi dengan KBRI