Lugas! DEM Aceh Minta Revisi UUPA Harus Wujudkan Keadilan Energi dan Berpihak ke Rakyat

Salah satu isu yang terus menjadi sorotan adalah batasan pengelolaan wilayah laut Aceh yang selama ini hanya diatur hingga 12 mil laut.

Banyak pihak menuntut agar pengelolaan BPMA diperluas melampaui batas tersebut, mengingat potensi sumber daya alam Aceh yang sangat besar dan strategis.

Baca juga: Terkait Revisi UUPA, Tu Bulqaini Minta Pusat Tak Main-main dengan Wewenang Aceh

“Ini menjadi prioritas utama yang harus diperjuangkan agar Aceh benar-benar berdaulat atas wilayah energi di sekitarnya,” ujar Nafis.

Selain itu, keputusan strategis seperti pengangkatan Kepala BPMA, penetapan Wilayah Kerja Migas, hingga penentuan harga gas dan minyak yang selama ini berada di tangan pemerintah pusat, harus diusulkan agar sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Aceh.

DEM Aceh terus mendorong para legislator Aceh di DPR RI dan DPD RI, serta unsur pemerintahan terkait, agar konsisten memperjuangkan revisi UUPA hingga tuntas disahkan.

Sinergi antara wakil Aceh di pusat dengan DPRA dan Pemerintah Aceh menjadi kunci agar revisi ini tidak berhenti di meja pembahasan, tetapi benar-benar menjadi payung hukum yang berpihak pada rakyat.

“MoU Helsinki bukan hanya dokumen damai, melainkan janji politik yang harus diwujudkan dalam kebijakan nyata. Jangan biarkan janji itu berubah menjadi sekadar ilusi,” pungkas Nafis.

Baca juga: Revisi UUPA Mulai Bergulir, JK dan Hamid Awaluddin Hadir di RDP DPR

Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, DEM Aceh juga berkomitmen untuk mengawal proses revisi UUPA secara transparan.

Mereka mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan elemen kampus agar revisi ini tidak menjadi janji politik semata, melainkan membawa manfaat konkret bagi rakyat Aceh.(*)