Pemkab Abdya Komit Selesaikan Butir-Butir Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRK 

“Saat ini RSUD-TP terus berinovasi dan menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai stackholder guna memudahkan pelayanan administrasi pasien rawat inap maupun rawat jalan,” terangnya.

Soal proses pemekaran Kemukiman Sangkalan, kata Akli, Pemerintah Abdya akan mengkaji terlebih dahulu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah atasan.

Pada kesempatan itu, Akli juga menyebutkan bahwa ia bersama bupati akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Kepala Perangkat Daerah yang masih berkinerja rendah dan masih jauh dari harapan masyarakat. 

“Terkait penggalian sumber-sumber PAD, Pemerintah Abdya akan terus berusaha secara maksimal dengan berbagai pendekatan sesuai ketentuan perundang-undangan melakukan intensifikasi, dan ekstensifikasi PAD. Tentu, kami juga mengharapkan dukungan kuat dari Komisi terkait dalam melakukan optimalisasi PAD ini,” ujarnya.

Akli juga mengatakan bahwa sektor pertambangan memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD maupun membuka lapangan kerja bagi masyarakat. 

Namun demikian, tambahnya, Pemerintah Abdya juga menekankan bahwa kegiatan pertambangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat sekitar. 

Baca juga: Fraksi Abdya Meudaulat Minta Pemerintah Tegas Soal Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang

“Oleh karena itu, setiap rencana eksplorasi maupun eksploitasi pertambangan akan melalui proses kajian yang komprehensif, melibatkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta koordinasi lintas sektor dengan Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat,” tuturnya. 

Dengan cara ini, kata Akli, diharapkan aktivitas pertambangan di Kabupaten Abdya dapat berjalan seimbang: memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan pembangunan.

“Semoga arah dan tujuan dari Rancangan Qanun Perubahan APBK Tahun Aanggaran 2025 ini berjalan sesuai harapan semua, serta dapat memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah dengan DPRK dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan mensejahterakan masyarakat,” pungkas Akli. (*)