Ketua MPR RI Akui Kontribusi Aceh Jadi Kekuatan Bagi Indonesia

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, mengakui kontribusi besarmasyarakat Aceh dalam berbagai hal menjadi kekuatan bagi kemajuan negara ini.

Hal ini disampaikan Ahmad Muzani dalam Kuliah Umum Empat Pilar Kebangsaan di Universitas Syiah Kuala (USK), Rabu (15/10/2025). “Indonesia bisa menjadi kuat karena selalu saja ada kontribusi masyarakat Aceh yang tidak kecil dalam sejarah republik ini," ujarnya.

Ia juga mengingatkan salah satu kontribusi besar Aceh, seperti sumbangan pesawat Seulawah yang menjadi cikal bakal Garuda Indonesia. Hal itu sekaligus menegaskan bahwa kekuatan Republik Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke karena adanya kontribusi setiap daerah.

Dalam kuliah umum yang menyoroti peran konstitusi dalam menjaga perdamaian global itu, Ahmad Muzani, menarik garis tegas antara perdamaian, persatuan, dan pembangunan. “Yang ingin saya katakan, tidak ada pembangunan tanpa perdamaian. Tidak ada kesejahteraan tanpa perdamaian. Tidak ada ekonomi, tidak ada aktivitas kuliah, tanpa persatuan,” tegasnya. 

Ia melanjutkan, mimpi persatuan kini mulai digaungkan di seluruh dunia. Indonesia bisa menjadi kuat karena keragaman dan kontribusi seluruh daerah, termasuk Aceh, sebagai bukti nyata. 

"Ini terbukti karena konflik yang berkepanjangan di tanah yang kita cintai ini Aceh, itu selesai karena kearifan pemimpin-pemimpin kita di Aceh,” jelasnya. 

Dalam kesempatan ini, Muzani menyinggung soal isu perdamaian Palestina. Ia menegaskan bahwa peran Indonesia dalam menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian terhadap Palestina adalah suatu kewajiban, hal ini sebagaimana tertuang dalam amanat pembukaan UUD 1945.

"Palestina merdeka adalah kewajiban sejarah kita. Palestina adalah satu-satunya negara peserta Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang belum merdeka, dan merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia," jelasnya.

Menurut Muzani, keterikatan Indonesia dengan Palestina bukan hanya persoalan keimanan, tetapi juga persoalan konstitusi, kemanusiaan, dan kewajiban sejarah. "Itu sebabnya Indonesia tidak akan mengakui Israel, tidak akan berhubungan dengan Israel, kalau bangsa Palestina belum merdeka sebagai negara berdaulat. Ini adalah sikap tegas yang diucapkan dan dipidatokan oleh Presiden," ucapnya.(ra)