Manuver Agresif Sekda Aceh M Nasir Genjot Realisasi APBA, SiGAP Optimis Tercapai Akhir Tahun

​Ia menilai, rapat koordinasi dan memonitor progres SKPA secara langsung adalah kunci untuk mengidentifikasi hambatan real-time, baik itu masalah tender, administrasi, maupun perubahan regulasi, sehingga solusi yang ditemukan bisa lebih solutif.

​Kemudian, sebutnya, percepatan koreksi APBA perubahan merupakan langkah strategis untuk mempercepat perbaikan atas koreksi APBA Perubahan oleh Mendagri sangat krusial. 

Pengesahan APBA Perubahan 2025 senilai Rp11,1 triliun, katanya, telah dilakukan pada 29 September 2025.

"Proses administrasi yang cepat pasca-pengesahan adalah penentu daya serap di kuartal akhir, terutama untuk proyek-proyek yang tertunda," ucapnya.

​Langkah-langkah intervensi yang melibatkan para Asisten, terang Hifjir, menunjukkan adanya penyebaran tanggung jawab dan otoritas manajerial di bawah komando Sekda Aceh dalam rangka memperkuat fungsi birokrasi sebagai penggerak, bukan hanya administratif, sesuai instruksi Gubernur Aceh, Mualem.

Baca juga: Kabar Gembira! Pencairan Bonus Atlet PON Tunggu Pengesahan APBA Perubahan oleh DPRA

​Dengan sisa waktu kurang dari tiga bulan di tahun anggaran 2025, kata Hifjir, percepatan realisasi APBA menjadi isu krusial bukan hanya untuk memenuhi target administrasi, tetapi juga sebagai instrumen vital untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah dan mengentaskan kemiskinan. 

Kemudian, sambungnya, realisasi yang rendah akan menahan peredaran uang di masyarakat, menghambat proyek-proyek pembangunan, dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi kontraktor dan pelaku usaha.

"​Intervensi Pak Sekda ini kita harapkan dapat mengubah momentum, terutama di SKPA dengan pagu besar," tuturnya.

"Namun, tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa percepatan ini tetap mengedepankan integritas dan akuntabilitas, agar dana publik terserap maksimal, transparan, dan tepat sasaran. Fokus harus tetap pada kualitas belanja, bukan sekadar kecepatan serapan," pungkas Hifjir. (*)