LBH Ankara Sebut Hilangnya Gampong Alue Tingkeum Aceh Utara Kejahatan Administrasi, Solusinya?

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sara Masroni | Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Advokasi Nusantara Untuk Keadilan Rakyat (Ankara) menilai, hilangnya Gampong Seuneubok Alue Tingkeum dari peta administrasi Kecamatan Lhoksukon sebagai sebuah bentuk kejahatan administrasi. 

Direktur LBH Ankara, Mutawaliannur menegaskan, penghapusan gampong tersebut tidak mengikuti prosedur dan mekanisme yang diatur undang-undang.

“Hilangnya Gampong Alue Tingkeum sebagai sebuah kejahatan administrasi,” kata Mutawalli saat dihubungi Serambi, Selasa (21/10/2025).

Dia menjelaskan, berdasarkan ketentuan, perubahan status administrasi sebuah desa atau gampong harus didasarkan pada dasar hukum yang kuat, seperti penerbitan Peraturan Daerah (Perda).

“Sehingga menjadi jelas dan terang statusnya, apakah dihapuskan, digabung, atau diubah. Dalam kasus Alue Tingkeum, ini tidak melalui mekanisme itu,” ujarnya. 

Baca juga: Bangun Tidur Desa ‘Hilang’, Alue Tingkeum dan Jejak Identitas yang Terhapus Diam-diam

Direktur LBH Ankara menduga kuat hilangnya gampong ini akibat kelalaian administratif atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat berwenang.

“Terdapat dugaan hilangnya Gampong Alue Tingkeum Ini terjadi akibat adanya kelalaian administratif atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang,” sambungnya.

Lebih lanjut, LBH Ankara menyoroti dampak fatal dari penghapusan sepihak ini. Menurut Mutawa, tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak atas kewilayahan dan identitas kependudukan.

Gampong Alue Tingkeum yang sebelumnya punya pemerintahan sendiri, kini kehilangan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dikatakan, dampak nyata dirasakan langsung oleh warga. Mereka mengalami kesulitan yang signifikan dalam mengurus berbagai dokumen penting. 

Akibatnya, warga terpaksa mencatatkan identitasnya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat pada desa lain.

Baca juga: Banyak Warga Miskin tak Tersentuh Bantuan

Menanggapi situasi ini, LBH Ankara bersama warga Alue Tingkeum terus melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan status gampong tersebut sebagai desa definitif.

“Kami terus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk melakukan pertemuan dan musyawarah dengan Pemkab Aceh Utara selaku pejabat yang berwenang,” jelas Mutawalli.

Pihaknya berpendapat, jalur persuasif dan musyawarah akan terus diutamakan. Namun, ia menegaskan, jika upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil maksimal, LBH Ankara bersama warga tidak akan segan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.