LBH Ankara Sebut Hilangnya Gampong Alue Tingkeum Aceh Utara Kejahatan Administrasi, Solusinya?

Di sisi lain, kasus Alue Tingkeum ini menurut LBH Ankara mencerminkan kelemahan dalam tata kelola pemerintahan desa dan perlindungan hak masyarakat adat di Aceh.

Mutawa mengatakan, kasus ini menunjukkan adanya kegagalan dalam melindungi keberadaan historis dan otonomi desa, yang merupakan bagian penting dari identitas kewilayahan di Aceh.

”Ini diakibatkan karena masyarakat kurang diberikan ruang partisipasi dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan mereka,” ungkap Mutawalli.

Baca juga: Cerita Jalan Becek dan Pindahnya Lokasi Perekaman KTP

Oleh karena itu, pengembalian status Gampong Alue Tingkeum menjadi desa definitif dinilai sebagai sebuah keharusan. 

Langkah ini tidak hanya memperbaiki kesalahan masa lalu, tetapi juga untuk efektivitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan potensi wilayah guna mendekatkan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menjadi desa definitif

Direktur LBH Ankara menekankan, Pemkab Aceh Utara memiliki kewenangan dan kewajiban untuk meluruskan kesalahan administratif ini. Dengan dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan turunannya, bupati dapat membentuk tim untuk mengkaji dan memverifikasi usulan pengembalian status, yang kemudian disempurnakan dengan penerbitan Surat Keputusan (SK).

“Bahkan jika diperlukan, Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Utara dapat menerbitkan Perda baru untuk menetapkan kembali status Gampong Alue Tingkeum yang pernah dihilangkan, menjadi desa definitif,” pungkasnya.(*)

Baca juga: Harga Emas di Banda Aceh Kembali Tembus 7 Juta Lebih per Mayam, Edisi 10 November 2025