Berita Bireuen

Sahuti Permohonan Waled Nu Samalanga, HRD dan Kementerian PU Tinjau Abrasi Krueng Batee Iliek

HRD bersama pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, meninjau abrasi Krueng (Sungai) Batee Iliek Samalanga, Bireuen

|
Penulis: Yusmandin Idris | Editor: Muhammad Hadi
SERAMBINEWS.COM/HO
ABRASI SUNGAI - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H Ruslan M Daud bersama pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, meninjau abrasi Krueng (Sungai) Batee Iliek Samalanga, Bireuen, Jumat (14/11/2025). Abrasi sungai tersebut terjadi persis kawasan komplek Dayah Ummul Ayman Pimpinan Tgk H Nuruzzahri Yahya atau Waled Nu, di Desa Mideun Jok dan di komplek Dayah Mudi Mesjid Raya (Mudi Mesra) 2 Pimpinan Abu Syech H Hasanoel Basary (Abu Mudi), di Gampong Putoh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh. 

HRD dan Waled Nu serta masyarakat setempat, juga berharap agar di bendungan tersebut, dapat dibangun tempat penampungan air.

Sehingga manfaatnya bukan hanya untuk mengairi air ke sawah, tetapi dapat diolah untuk dikonsumsi oleh masyarakat banyak, khususnya masyarakat di Kecamatan Samalanga dan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen serta sebagian bisa dimanfaatkan untuk masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya.

"Kita berharap Kementerian PU juga dapat membangun tempat penampungan air di Bendungan Krueng Batee Iliek ini, agar airnya dapat diolah untuk dikonsumsi oleh masyarakat, bukan hanya untuk mengairi air ke sawah," harap Waled Nu. 

Baca juga: HRD Ikut Kunjungan Kerja Bersama Tim Banggar DPR RI ke Medan

Menyahuti permintaan HRD, Waled Nu dan masyarakat setempat, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh, Asyari MT menambahkan, pihaknya akan melakukan kajian tekhnis terlebih dahulu. 

"Untuk mengembangkan Bendungan Krueng Batee Iliek ini dapat berfungsi untuk air bersih guna dapat dikonsumsi masyarakat, kita butuh studi kelayakan atau analisis yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mengidentifikasi berbagai masalah, kendala dan manfaatnya ke depan.

Tentunya kita juga butuh dukungan Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi, seperti Detail Engineering Design (DED) dan dokumen lainnya,  sehingga diketahui apa saja kebutuhannya dan berapa anggaran yang dibutuhkan," sebut Asyari. (yus)

Baca juga: HRD Ajak Kepala Daerah Jemput Berbagai Program Pembangunan ke Pusat

 

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved