Dana Otsus Capai Rp 100 Triliun, GP Ansor Aceh Tamiang: Wajar Bila Diawasi

Ringkasan Berita:

• GP Ansor Aceh Tamiang menyatakan dukungan penuh agar penggunaan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh diawasi secara ketat.
• Hingga 2025, dana Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Aceh telah mencapai Rp100 triliun.
• GP Ansor menilai komentar anggota Baleg DPR RI Benny K Harman terkait UUPA sebagai masukan positif, bukan kritik melemahkan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - GP Ansor Aceh Tamiang mendukung penuh alokasi dana otonomi khusus (Otsus) Aceh diawasi dengan ketat.

Kucuran dana dari pemerintah pusat ini seharusnya menjadikan Aceh lebih sejahtera karena sudah menerima alokasi sejak 2008.

"Hingga tahun 2025 dana otsus yang diberikan untuk Aceh sudah mencapai Rp 100 triliun. Ini dana yang sangat besar, jadi wajar bila harus diawasi," kata Ketua GP Ansor Aceh Tamiang, Adi Syahputra, Senin (17/11/2025).

Adi pun menilai pernyataan anggota Baleg DPR RI, Benny K Harman “sedikit-sedikit Helsinki” ketika menyinggung UUPA dilandanf secara positif.

Menurut Adi, komentar tersebut tidak perlu dianggap sebagai kritik yang melemahkan, justru sebagai pengingat dan masukan penting untuk memastikan pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh berjalan lebih baik setelah 20 tahun diberlakukan.

“Itu bisa dijadikan motivasi dan tanggung jawab bagi pemerintah pusat maupun masyarakat Aceh. Otsus sudah berlangsung dua dekade, dan ke depan harus dikelola lebih baik,” ujarnya.

Adi menilai masukan seperti yang disampaikan Benny K Harman penting untuk mengukur kembali efektivitas pembangunan selama masa Otsus.

Ia menyoroti bahwa apabila pelaksanaan Otsus sejak awal benar-benar diawasi dan diarahkan dengan baik, Aceh seharusnya sudah menikmati pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

“Kalau sejak awal dana Otsus ini terarah dan tepat sasaran, mungkin hari ini Aceh sudah memiliki pelabuhan seperti yang diinginkan Mualem. Jalan-jalan di Aceh pun harusnya sudah selesai dibangun, 100 persen beraspal,” katanya.

Baca juga: Dibalik Persetujuan Prabowo Perpanjang Dana Otsus, Mualem Bertemu Presiden di Hambalang

Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan Aceh saat ini adalah keterbukaan terhadap program dan langkah pembangunan, bukan terjebak pada narasi yang saling mengerdilkan.

Baginya, pernyataan Benny justru memperlihatkan ruang evaluasi yang selama ini mungkin belum maksimal dimanfaatkan.

“Ini masukan yang berharga. Aceh harus lebih terbuka terhadap hal-hal yang membangun,” tegas Adi.

Sikap GP Ansor Aceh Tamiang ini menambah dinamika ruang diskusi publik terkait proses revisi UU Otonomi Khusus yang kini tengah dibahas di tingkat nasional, sekaligus memberi sinyal bahwa evaluasi Otsus perlu ditempatkan sebagai kesempatan memperkuat tata kelola pembangunan di Aceh. (*)