HRD Minta Menteri PU Anggarkan Dana APBN untuk Pembangunan Masjid Agung Bireuen

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Ruslan Daud (HRD) meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) mengagarkan dana APBN untuk lanjutan pembangunan Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen, Aceh.

Hal itu langsung disampaikan HRD kepada Menteri PU, Dody Hanggodo, bersamaan dengan menyerahkan proposal kepada Menteri disela-sela Rapat Kerja Komisi V DPR RI, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025) sore. 

Permohonan HRD kepada Menteri PU ini sebagai bentuk kepedulian dan dorongannya dalam upaya percepatan lanjutan pembangunan Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen. 

Dalam forum resmi tersebut, HRD menegaskan bahwa pembangunan Masjid Agung Sulthan Jeumpa Bireuen, bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga representasi identitas budaya dan pusat aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat Kabupaten Bireuen.

Baca juga: Sahuti Permohonan Waled Nu Samalanga, HRD dan Kementerian PU Tinjau Abrasi Krueng Batee Iliek

Karena itu, menurutnya, dukungan pemerintah pusat menjadi faktor kunci agar pembangunan masjid tersebut dapat berlanjut secara terencana, berkualitas, dan tepat waktu.

"Dokumen ini merupakan kelanjutan dari komitmen kita untuk menghadirkan rumah ibadah yang layak, modern, dan menjadi kebanggaan masyarakat Bireuen. 

Kami berharap Kementerian PU RI dapat mengakomodir usulan ini dalam program kerja tahun depan," pinta HRD. 

Butuh pembangunan fasilitas publik 

Anggota DPR RI dua periode ini berharap agar Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Bireuen, mendapatkan porsi perhatian yang adil mengingat kebutuhan pembangunan fasilitas publik di wilayah tersebut masih sangat tinggi.

Baca juga: HRD Terus Perjuangkan Aspirasi Warga Aceh di Senayan

Menteri PU RI, Dody Hanggodo, menerima dokumen tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi teknis berikutnya.

Ia menegaskan bahwa setiap usulan daerah yang memiliki urgensi dan manfaat luas kepada masyarakat akan menjadi perhatian serius kementeriannya.

Rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PU ini, juga membahas evaluasi pelaksanaan program infrastruktur nasional serta sinkronisasi kebutuhan daerah dengan arah pembangunan pemerintah pusat. (adi)

Baca juga: HRD Tinjau Irigasi Saat Kunker ke Bener Meriah, Sahuti Permintaan Ketua dan Anggota Fraksi PKB