Pemkab Aceh Barat Luncurkan Kebijakan TAKE, Dorong Penguatan Fiskal Ekologis

Keynote speech juga disampaikan secara daring oleh Joko Tri Haryanto, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Ia menilai peluncuran TAKE sebagai babak awal penguatan fiskal daerah di luar pendanaan konvensional yang selama ini tersedia.

Dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rima Yuliantari selaku perwakilan Ditjen Bina Bangda menyampaikan, bahwa Kemendagri telah menyiapkan juknis Indeks Kinerja Ekologi (IKE) sebagai instrumen penilaian.

Ia menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, dengan target nasional penyelesaian masalah sampah pada tahun 2045.

Sementara itu, Fitria Muslih, Dinamisator Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Ekologi (KMS PE), menegaskan, bahwa Aceh Barat kini menjadi daerah ke-49 yang mengadopsi kebijakan Ecological Fiscal Transfer (EFT).

Baca juga: Dukung Adipura, Pemkab Aceh Barat dan PT Mifa Sebar 200 Tong Sampah

Ia menyampaikan data eviden mengenai kesenjangan fiskal yang dihadapi Pemkab.

Termasuk berkurangnya potensi Dana Transfer Umum sebesar Rp36,1 miliar pada tahun 2026, serta penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Minerba sebesar Rp48,5 miliar atau 37,7 persen.

Menutup kegiatan, disampaikan bahwa Pattiro bersama mitra daerah siap mendukung peningkatan kapasitas Pemkab Aceh Barat dalam mengakses pendanaan iklim.

Kebijakan TAKE diharapkan menjadi solusi strategis untuk memperkuat fiskal daerah, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah Aceh Barat.

Dengan peluncuran ini, Pemkab Aceh Barat menegaskan komitmennya untuk menjadikan ekologi sebagai salah satu basis utama pembangunan daerah.

Baca juga: Pemkab Aceh Barat Genjot Persiapan Menuju Adipura, Satgas Khusus Siap Wujudkan Kota Bersih dan Hijau

Serta memastikan keberlanjutan hidup masyarakat melalui tata kelola fiskal yang inovatif.(*)