BUMDes di Pidie Miliki Dana Rp 100,5 Miliar,  Ini Gampong Gagal Alokasikan

Ringkasan Berita:

• BUMDes di 23 kecamatan Pidie memiliki total dana sekitar Rp100,54 miliar yang berasal dari 20 persen alokasi dana desa 2025 sebesar Rp502,70 miliar untuk mendukung ketahanan pangan.
• Tiga gampong, yakni Batee, Baroh, dan Sumboe tidak bisa mencairkan APBG 2025 karena konflik internal dan keterlambatan pengajuan.
• DPMG Pidie terus memonitor usaha BUMDes dan percepatan pencairan APBG tahap dua, kecuali terhaadap tiga gampong yang terhambat pencairan tahun ini.

 

 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dari 23 kecamatan di Kabupaten Pidie miliki dana sekitar Rp 100.541.759.600. 

Dana BUMDes tersebut bersumber dari 20 persen dana desa atau DD dari total pagu DD tahun 2025 sebesar Rp 502.708.798.000. 

"Dana BUMDes itu bersumber dari DD, yang dikalikan 20 persen dari total pagu DD tahun 2025 sebesar Rp 502.708.798.000," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong atau DPMG Pidie, Wahidin MSi, kepada Serambinews.com, Jumat (21/11/2025)

Ia menjelaskan, semua gampong harus mengalokasikan 20 persen dana desa untuk BUMDes, untuk ketahanan pangan.

Menurutnya, dari 730 gampong di Pidie, saat ini tiga gampong tidak mengalokasikan DD ke BUMDes. 

Adalah Gampong Batee, Kecamatan Muara Tiga (Laweung), Gampong Baroh, Kecamatan Grong-Grong dan Gampong Sumboe, Kecamatan Peukan Baro.

Baca juga: Pemerintah Pusat Akan Bangun TPI Kuala Tari Jeumerang Pidie

 Ketiga gampong itu tidak bisa mencairkan APBG tahun 2025, lantaran konflik internal.

"Untuk Gampong Sumboe sudah sepakat antara keuchik dan Tuha Peut Gampong (TPG) mengajukan APBG, tapi terlambat memosting APBG. 

Kita sempat melaporkan kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat, agar adanya pertimbangan, tapi tidak berhasil. Dua gampong lain, karena konflik keuchik dengan TPG," jelasnya. 

Dikatakan, BUMDes di semua gampong telah berjalan usahanya, sebab dana telah dialokasi. 

Usaha dijalankan BUMDes terhadap ketahanan pangan, yang usahanya bervariasi. Selain itu, BUMDes dikelola warga dengan SK dikeluarkan keuchik terhadap pengelola. 

Kata Wahidin, aktivitas BUMDes itu dikawal oleh petugas pendamping desa, sehingga usaha BUMDes itu bisa berjalan. DPMG Pidie juga akan melakukan monitoring terhadap usaha BUMDes, dengan melakukan evaluasi. 

Baca juga: 21.515 KK di Pidie Jaya Terima Beras dan Minyak Goreng, Wabup: Validasi Data Penerima 

"Kita optimis usaha BUMDes itu akan berjalan, jika masyarakat mendukung usaha BUMDes tersebut. Kita harapkan BUMDes mampu memajukan gampong," jelasnya.

Pencairan Tahap Dua

Di sisi lain, Kepala DPMG Pidie, Wahidin, mengungkapkan, saat ini belasan gampong belum mengajukan pencairan APBG tahap dua sebesar 40 persen. Realisasi gampong yang mencairkan APBG telah banyak. 

Menurutnya, pencairan APBG tahap dua, semua gampong harus mempertanggunjawabkan penggunaan dana desa tahap satu. 

Baik yang digunakan untuk pembayaran dana bantuan langsung tunai (BLT) dan proyek fisik yang telah dikerjakan. 

"Jadi setiap hari, realisasi jumlah gampong untuk pencairan APBG tahap dua terus bertambah. 

Petugas DPMG Pidie terus memberikan pengarahan kepada gampong melalui camat untuk mempercepat melengkapi berkas pertanggungjawaban dana tahap satu. 

Kita yakin akan tuntas semuanya, kecuali tiga gampong yang memang tidak bisa mencairkan APBG tahun ini," pungkasnya. (*)