Pemilik Lahan di Samadua Terkejut Kebunnya Masuk Peta IUP PT BSM

Ia mengingatkan, bahwa bila pemerintah tidak hadir menyelesaikan persoalan ini, maka potensi konflik sosial akan semakin besar. 

“Kalau pemerintah tidak hadir, jangan salahkan masyarakat suatu waktu bertindak dengan cara sendiri untuk mempertahankan haknya,” tukas dia. 

“Dalam konteks Maqasid Syari'ah (kaidah hukum Islam), menjaga hak kepemilikan (hifz al-mal) adalah kewajiban, dan memperjuangkannya adalah bagian dari jihad,” terang Denni. 

“Kami tidak mencari masalah, tapi kami wajib mempertahankan hak yang diwariskan kepada kami," tegasnya.

Ia menegaskan, bahwa masyarakat Samadua memiliki landasan hukum yang kuat.

Karena hak ulayat atas penguasaan tanah adat secara turun-temurun diakui dalam sistem hukum agraria Indonesia meskipun belum memiliki sertifikat. 

Bukti penguasaan nyata, riwayat pengelolaan, dan keberlanjutan penggunaan lahan menjadi dasar perlindungan hukum bagi pemilik lahan yang sah.

Baca juga: Forum Keuchik Kuala Batee Tolak IUP Eksplorasi PT AMP, Nama Gampong Alue Pisang Dicatut Perusahaan

Denni berharap, pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan ini dan segera mengambil langkah yang berpihak kepada masyarakat. 

Ia menegaskan, bahwa rakyat Samadua akan terus memperjuangkan haknya dan tidak akan membiarkan wilayah mereka dicaplok oleh perusahaan mana pun tanpa persetujuan.

“Kami hanya ingin keadilan. Jangan rampas hak ulayat kami. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyatnya, bukan kepada perusahaan,” tutupnya.

Sementara itu, pihak PT Bersama Sukses Mining saat dikonfirmasi Serambinews.com via WhatsApp belum merespons.(*)