Daftar Pembaharuan Karir PPPK Paruh Waktu 2025 Setelah Pengangkatan, Segini Nominal Gajinya

6. Papua & Maluku

Papua / Papua Selatan: ± Rp 4.285.850
Papua Barat: ± Rp 3.800.000
Maluku: ± Rp 2.812.827
Maluku Utara: ± Rp 2.976.720
=>> Kisaran: Rp 2,8 juta – Rp 4,28 juta.

Jadwal terbaru PPPK Paruh Waktu 2025 setelah DRH  Diperpanjang

• Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu: 28 Agustus s/d 22 September 2025
• Usul Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu: 28 Agustus s/d 25 September 2025
• Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Paruh Waktu: 28 Agustus s/d 30 September 2025
• Perbedaan PPPK Paruh Waktu 2025 dengan PNS Meski Sama-sama ASN

1. Status Kepegawaian

• PNS → pegawai tetap, berstatus sebagai pejabat negara dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) nasional.
• PPPK Paruh Waktu → pegawai dengan perjanjian kerja, bersifat kontrak terbatas, dan hanya bekerja dalam jam kerja tertentu (tidak penuh).

2. Mekanisme Rekrutmen

• PNS → melalui seleksi nasional yang meliputi tes CAT (kompetensi dasar, kompetensi bidang) + prajabatan.
• PPPK Paruh Waktu → rekrutmennya fleksibel; usulan instansi → verifikasi BKN → pengisian DRH → usul penetapan Nomor Induk PPPK. Umumnya tanpa tes nasional penuh, karena basisnya adalah pendataan non-ASN.

3. Masa Kerja

• PNS → bekerja sampai usia pensiun (58–60 tahun, tergantung jabatan).
• PPPK Paruh Waktu → masa kontrak sesuai perjanjian, biasanya 1–5 tahun dan bisa diperpanjang, tidak otomatis sampai pensiun.

4. Hak Gaji & Tunjangan

• PNS → gaji pokok + tunjangan melekat (istri/suami, anak, jabatan, kinerja, struktural/fungsional, pensiun).
• PPPK Paruh Waktu → menerima honorarium/gaji sesuai jam kerja + tunjangan yang ditetapkan instansi. Tidak mendapat pensiun, karena bukan pegawai tetap.

5. Jam Kerja

• PNS → jam kerja penuh sesuai ketentuan ASN (±37,5 jam/minggu).
• PPPK Paruh Waktu → jam kerja terbatas (misalnya 20 jam/minggu atau sesuai kebutuhan instansi).

6. Karier & Mobilitas

• PNS → bisa naik pangkat, jabatan struktural/fungsional, mutasi antarinstansi/daerah.
• PPPK Paruh Waktu → tidak ada jenjang karier jangka panjang, hanya bekerja sesuai kontrak di instansi pengusul.

7. Jaminan Pensiun & Hari Tua

• PNS → mendapat jaminan pensiun & jaminan hari tua dari negara.
• PPPK Paruh Waktu → tidak mendapat pensiun; perlindungan sosial mengikuti aturan kontrak (misalnya BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan).

6 Instansi Jabar Sudah Umumkan Alokasi PPPK Paruh Waktu 2025

• Kabupaten Garut: Pemkab Garut mengajukan 6.616 honorer untuk menjadi PPPK Paruh Waktu.
• Kabupaten Ciamis: Pemkab Ciamis mengajukan 3.572 honorer untuk menjadi PPPK Paruh Waktu.
• Kabupaten Bogor: Pemkab Bogor resmi mengumumkan alokasi formasi PPPK Paruh Waktu sejumlah 9.756 formasi.
• Kabupaten Cianjur: Pemkab Cianjur mengusulkan 7.034 non-ASN menjadi PPPK Paruh Waktu.
• Kota Bandung: Sudah termasuk dalam daftar instansi daerah yang mengumumkan alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu, dengan jumlah formasi sebanyak 7.375 formasi.
• Subang: Subang juga termasuk yang telah mengumumkan alokasi PPPK Paruh Waktu, dengan jumlah formasi sebanyak 5.954 orang.
• Kabupaten Sukabumi; Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi mengumumkan alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu, dengan jumlah formasi sebanyak 8.190 orang.

Selain itu, di ranah nasional terdapat beberapa instansi daerah yang juga telah siap dan sudah mengumumkan kebutuhan formasi pada instasi mereka, diantaranya :

1. Alokasi PPPK Paruh Waktu Provinsi Jambi

2. Alokasi PPPK Paruh Waktu Provinsi DIY

3. Alokasi PPPK Paruh Waktu Kota Ambon

4. Alokasi PPPK Paruh Waktu Kabupaten Aceh

5 . Alokasi PPPK Paruh Waktu Kabupaten Aceh Tengah