Berita Nasional

30 Hari Gantikan Sri Mulyani Jadi Menkeu, 10 Gebrakan Purbaya yang Dikenal Koboi

Dalam sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak dilantik pada 8 September 2025, Purbaya Yudhi Sadewa telah membuat sejumlah gebrakan...

Editor: Nurul Hayati
Youtube channel CXO Media
MENKEU PURBAYA: Tangkapan layar saat Purbaya Yudho Sadewa menceritakan sisi lainnya kepada Putri Tanjung pada 20 Agustus 2025 lalu. Tepat pada 8 Oktober 2025, Purbaya genap sebulan menggantikan Sri Mulyani sebagai Menkeu dan ini 10 gebrakan sang Menkeu baru yang dikenal bergaya koboi. 

Purbaya juga bersikukuh akan menarik dana MBG yang tidak terserap, meskipun dirinya telah diingatkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak melakukannya.

Ia memilih tetep tegas soal kebijakan anggaran, termasuk soal penarikan kembali anggaran. 

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara.

“Tapi, ini kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau dia enggak nyerap (anggaran), kami potong juga,” kata Purbaya usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa penyerapan anggaran MBG sudah menunjukkan perbaikan signifikan.

Untuk itu, ia meminta agar Purbaya tidak terburu-buru menarik dana yang belum terserap.

“Kami pastikan penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan nggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

7. Desak Pembangunan Kilang Minyak

Dalam sektor pertambangan minyak, Purbaya mendesak PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan pembangunan kilang minyak yang telah lama direncanakan. 

Sebab, langkah ini dinilai penting untuk menekan subsidi BBM yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu memang kewajiban mereka. Dulu Pertamina punya rencana bangun kilang, ya jalani saja. Jadi enggak perlu silang pendapat," ujar Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (1/10/2025).

Pihaknya pun meminta Komisi XI ikut mengawasi kinerja Pertamina yang kini berada di bawah naungan Danantara, terutama dalam menjalankan fungsi Public Service Obligation (PSO) yang belum mendapat kompensasi subsidi tahun 2024.

Menurut Purbaya, pembangunan kilang bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga soal menciptakan nilai tambah bagi Indonesia. 

Jika kilang dibangun dan produksi dalam negeri diperkuat, lanjut Purbaya, maka beban subsidi bisa ditekan dan ketergantungan impor bisa dikurangi secara signifikan.

8. Ambil Alih Urusan Pajak dan Bea Cukai

Menkeu Purbaya ingin mengambil alih urusan pajak dan bea cukai setelah posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong karena Anggito Abimanyu resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.

Purbaya mengaku, ingin mengurus langsung pajak dan bea cukai, agar  bisa dikerjakan lebih cepat.

"Saya akan usulin. Saya aja yang pegang dua-duanya, pajak sama Bea Cukai."

"Biar kita bisa beresin langsung cepat gitu, baru mau ngusulin ya," kata Purbaya dalam konferensi persnya di Jakarta, Sabtu (26/10/2025), dilansir Kompas TV.

Keinginannya itu gayung bersambut dengan kebijakan Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto yang memecat para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tak tanggung-tanggung jumlahnya terakumulasi sebanyak 26 orang.

Purbaya mengatakan adanya penerimaan uang membuat DJP melakukan langkah tegas tersebut.

Menurutnya, ini merupakan langkah bersih-bersih yang baik di tubuh Kementerian Keuangan, khususnya di bidang pajak.

 9. Lanjut Pemotongan TKD

Purbaya menegaskan tetap akan melanjutkan kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) meski menuai protes dari sejumlah gubernur.

Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut Purbaya, keputusan itu diambil untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan anggaran. 

Tambahan alokasi anggaran akan dilakukan jika tahun depan kondisi ekonomi membaik.

“Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ke atas, meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik,” ujar Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

10. Beri Dukungan ke Pasar Modal

Menteri Keuangan mengatakan akan memberi dukungan likuiditas kepada pasar modal.

Tujuannya bukan untuk mendorong pasar modal, tetapi mendorong perekonomian.

Dengan kebijakan pengalihan Rp 200 triliun dana Pemerintah yang tersimpan di rekening Bank Indonesia ke lima bank-bank BUMN, menurut Purbaya =bisa mendongkrak kinerja pasar saham.

"Saya masih punya uang cukup banyak untuk menambah lagi kalau diperlukan."

"Tapi otomatis kalau ekonominya bagus, pasar saham naik," kata Purbaya usai melakukan dialog bersama para pelaku pasar modal di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Purbaya menilai pergerakan di pasar saham menggambarkan ekspektasi investor ke depannya akan seperti apa.

Dengan ini, investor semakin yakin adanya perbaikannya sifatnya struktural sehingga IHSG bisa terus naik seperti yang pernah ia sebut angkanya, yaitu hingga 36.000 pada 2035.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 10 Kinerja Purbaya Sebulan Jabat Menkeu, Gantikan Sri Mulyani, 

Sumber: Tribunnews
Halaman 4 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved