Nasib Puluhan WNI yang Kabur dari Myanmar, Paspor Dimusnahkan Perusahaan Demi Tutup Jejak

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui KBRI Yangon terus memantau perkembangan situasi di kawasan KK Park, Myawaddy, Myanmar pasca laporan lebih dari 300 warga asing termasuk 75 warga negara Indonesia (WNI) melarikan diri dari kompleks yang terkenal dengan aktivitas ilegal tersebut.

 Myanmar adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang dikenal dengan sejarah panjang, budaya kaya, dan dinamika politik yang kompleks.

Berdasarkan informasi di lapangan pada Minggu (26/10/2025) dilaporkan tengah dilakukan proses penyeberangan sekitar 200 orang ke Thailand dengan kapasitas 20 orang sekali angkut. Dari angka ini, 3 WNI termasuk dalam rombongan pertama.

 “Dari jumlah tersebut, 3 Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk dalam rombongan pertama,” kata KBRI Yangon dalam pernyataan resminya, Senin (27/10/2025).

Selain itu, ada sebanyak 29 WNI dilaporkan sudah berhasil keluar dari kompleks KK Park, dan telah berada di safe house.

Namun belum diketahui kapan mereka akan diseberangkan ke Thailand, lantaran panjangnya antrean di jalur perbatasan dan situasi lapangan yang dinamis.

 Sebanyak 29 WNI tersebut tidak memegang paspor karena dokumen mereka dimusnahkan oleh pihak perusahaan tempat bekerja untuk tujuan menghapus jejak.

Diketahui kawasan Myawaddy merupakan wilayah konflik bersenjata yang juga menjadi pusat dari industri penipuan online dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Online scam adalah bentuk penipuan yang dilakukan melalui internet dengan tujuan untuk menipu korban demi keuntungan pribadi, biasanya berupa uang atau data pribadi.

“Diketahui bahwa kelompok 29 WNI tersebut tidak lagi memegang paspor, karena dokumen mereka diduga dimusnahkan oleh pihak perusahaan untuk menghapus jejak aktivitas ilegal di kawasan Myawaddy,” katanya.

Sampai Minggu sore, total 83 WNI telah terpantau dari perkiraan awal 75 orang, dengan rincian 27 WNI telah berada di Thailand dan dalam proses penanganan otoritas setempat, 3 WNI dalam proses penyeberangan, 29 WNI masih berada di safe house, 24 WNI berada dalam pengawasan Kepolisian Myanmar di sekitar Myawaddy.

“KBRI Yangon terus berkoordinasi erat dengan KBRI Bangkok dan otoritas setempat untuk memastikan keselamatan, perlindungan, dan percepatan proses pemulangan seluruh WNI dari kawasan konflik di perbatasan Myanmar–Thailand,” ucapnya.

Baca juga: Senator Aceh Haji Uma Bahas Kasus TPPO dengan Wakil Wali Kota Langsa

 Kasus WNI Jadi Korban TPPO di Kamboja, Pemerintah: Jangan Tergiur Tawaran Kerja dari Medsos,

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mewanti-wanti seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran bekerja di luar negeri terlebih para pengguna media sosial (medsos).

Kata Mukhtarudin saat ini banyak pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan online scamming yang menggunakan media sosial sebagai alat pembukaan rekrutmen.

 
Alih-alih memberikan pekerjaan di luar negeri dengan gaji fantastis kepada WNI, para pelaku justru hanya akan menjual dan mengeksploitasi para WNI.

"Jadi memang modusnya itu kan mereka rekrutmen melalui media sosial, diumumkan di medsos, kemudian yang diiming-iming dipekerjakan di sektor IT, kemudian di digital marketing gitu ya. Ada agen-agen agensi yang dalam tanda petik kita juga tidak tahu apakah dia perusahaan, apakah dia perorangan, dia melakukan itu (TPPO)," kata Mukhtarudin saat dihubungi, Minggu (26/10/2025).

 
Kata dia, negara-negara seperti Thailand dan Singapura kerap menjadi negara tujuan yang diiklankan dalam lowongan pekerjaan tersebut.

Namun pada saat korban mendapatkan pekerjaan di negara tersebut, pelaku TPPO langsung membawanya ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin judi online hingga online scam.

"Nah begitu dia dikirim ke Thailand, dikirim ke Singapura gitu ya. Tahu-tahu disana dijemput dan dibawa ke Kamboja. Tidak hanya Kamboja juga dibawa ke Myanmar banyak juga," kata dia.

 
"Mereka sebenarnya korban penipuan, korban penipuan TPPO lah, kira-kira ya TPPO," sambung Mukhtarudin.

WNI kata Mukhtarudin menjadi salah satu kelompok yang kerap kali dimanfaatkan untuk menjadi korban TPPO.

Atas hal itu, dirinya meminta agar seluruh warga masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial terutama saat mencari informasi lowongan pekerjaan di luar negeri.

"Makanya kita mengimbau kepada masyarakat kalau ada ajakan-ajakan bekerja di luar negeri, mungkin diumumkan lewat media sosial jangan langsung percaya silakan mungkin diteliti, kemudian didalami pekerjaannya apa," kata Mukhtarudin.

Dia menegaskan, sejatinya pemerintah Indonesia tidak pernah menjalin kerjasama penempatan pekerja migran di Kamboja.

Sehingga, warga diminta untuk terus mawas diri apabila ada tawaran kerja yang datang dari perorangan atau perusahaan yang tidak meyakinkan.

"Kalau ada perorangan-perorangan yang menghubungi masyarakat, apalagi lewat media sosial, itu mengatakan ada lowongan pekerjaan luar negeri, jangan percaya," kata Mukhtarudin.

"Jangan percaya. Nah silahkan, kita KP2MI punya website atau sisko, sisko G to G, di situ juga terdaftar perusahaan apa yang punya legalitas bisa menyalurkan pekerjaan luar negeri, syaratnya apa, job ordernya seperti apa, itu ada," tandas dia.

Baca juga: Harga Emas di Banda Aceh Anjlok, Segini Pasaran Per Mayam dan Antam Per Gram Edisi 27 Oktober 2025

Baca juga: Sosok Syamhudi Kepala SMK PGRI 2 Ponorogo Korupsi Dana BOS Rp 25 Miliar, Bisa Beli Bus

Baca juga: BERITA POPULER - Perpres Kenaikan Gaji PNS dan PPPK Terbit, Harga iPhone Semua Seri di Akhir Oktober

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com