PDI-P Kukuh Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Jejak Pelanggaran HAM Jadi Alasan

Ringkasan Berita:

• PDI-P menegaskan penolakan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto. 
• Hasto Kristiyanto menyebut rekam jejak pelanggaran HAM sebagai alasan utama, didukung suara masyarakat sipil dan akademisi. 
• Megawati meminta pemerintah berhati-hati, sementara kontroversi usulan ini juga memicu pro dan kontra di kalangan publik.

“Kami mendengarkan masukan dari civil society dan perguruan tinggi. Banyak catatan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan,” ujar Hasto.

SERAMBINEWS.COM, BLITAR – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDI-P), Hasto Kristiyanto menegaskan, sikap partainya yang menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Penolakan ini disampaikan Hasto saat mendampingi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, berziarah ke makam Presiden Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).

Menurut Hasto, penolakan tersebut sejalan dengan suara masyarakat sipil dan kalangan akademisi yang menyoroti rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama masa pemerintahan Soeharto.

“Kami mendengarkan masukan dari civil society dan perguruan tinggi. Banyak catatan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan,” ujar Hasto.

Ia juga merujuk pada upaya rekonsiliasi nasional yang pernah difasilitasi oleh Mahfud MD saat menjabat sebagai Menko Polhukam, namun tidak membuahkan hasil.

Hal ini, menurut Hasto, memperkuat alasan untuk tidak gegabah dalam memberikan gelar kehormatan kepada tokoh yang memiliki kontroversi sejarah.

Baca juga: Ramai yang Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Disebut Terlibat Pelanggaran HAM Masa Lalu

Hasto menekankan, bahwa gelar Pahlawan Nasional seharusnya diberikan kepada sosok yang benar-benar memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi teladan bagi generasi bangsa.

“Jangan sampai gelar pahlawan diberikan kepada figur yang justru membungkam rakyatnya sendiri,” tegasnya.

Ia menambahkan, bahwa pemberian gelar pahlawan harus melalui pertimbangan yang mendalam dan tidak hanya berdasarkan jasa pembangunan atau masa jabatan.

“Sosok pahlawan harus menjadi contoh perjuangan anak bangsa di masa depan,” tuturnya.

Pemerintah Harus Hati-hati

Dalam kesempatan terpisah, Megawati Soekarnoputri juga menyampaikan pesan agar pemerintah berhati-hati dalam menetapkan gelar pahlawan nasional.

Ia menyinggung perlakuan terhadap Bung Karno yang diisolasi setelah kekuasaan diambil alih oleh Soeharto.

Baca juga: Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ribka Tjiptaning: Hanya Bisa Membunuh Jutaan Rakyat Indonesia

“Kalau Bung Karno benar pahlawan. Saya berani bertanggung jawab. Dia diisolasi saja,” ujar Megawati, tanpa menyebut nama Soeharto secara langsung.

Hasto kemudian mengonfirmasi bahwa pernyataan Megawati tersebut memang merujuk pada wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.

Kontroversi Usulan Gelar Pahlawan

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul telah mengusulkan 40 nama tokoh untuk menerima gelar Pahlawan Nasional kepada Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Di antara nama-nama tersebut terdapat Presiden Soeharto, dan Presiden Gus Dur, serta aktivis buruh Marsinah.

Penolakan terhadap Soeharto juga datang dari berbagai tokoh dan organisasi, termasuk sejarawan Bonnie Triyana dan aktivis reformasi.

Baca juga: Soeharto, Gusdur hingga Marsinah Diusulkan Gelar Pahlawan Nasional, Keputusan di Tangan Presiden

Mereka menilai, bahwa pemberian gelar tersebut akan menimbulkan kontradiksi sejarah dan menyakiti korban pelanggaran HAM.

Sementara itu, sejumlah pihak seperti politisi PSI menyatakan, dukungan terhadap usulan tersebut.

Alasannya adalah bahwa Soeharto memiliki jasa besar dalam pembangunan dan stabilitas ekonomi Indonesia.(*)