KPK Ungkap Indikasi Tanah Negara Dijual Oknum dalam Proyek Whoosh, Negara Alami Kerugian

Ringkasan Berita:

• KPK menduga oknum menjual tanah milik negara kepada negara sendiri dalam proyek Whoosh demi keuntungan pribadi.
• Ada indikasi mark up harga dalam proses pembebasan lahan, membuat negara dirugikan.
• KPK masih menyelidiki lahan yang terlibat, sementara Mahfud MD menegaskan Luhut tidak terlibat karena baru menangani proyek itu sejak 2020.

 

 

 

 

 

 

SERAMBINEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan indikasi adanya penjualan tanah milik negara oleh oknum dalam pengadaan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). 

Dugaan praktik tersebut disertai mark up harga pembebasan lahan, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan lokasi dan pihak yang terlibat.

Plt Deputi Penindakan dan Ekskusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, mengatakan proyek Whoosh adalah proyek pemerintah.

Di mana negara seharusnya tidak membayar untuk lahan yang merupakan miliknya.

 "Jadi kami tidak sedang mempermasalahkan Whoosh itu, tapi kita dengan laporan yang ada ini adalah, ada barang milik negara yang dijual kembali kepada negara, dalam pengadaan tanahnya ini," jelas Asep, Senin (10/11/2025).

"Tanah-tanah milik negara, seharusnya ini proyek pemerintah, proyek negara, ya harusnya tidak bayar," imbuh dia.

Baca juga: VIDEO Peradi: Utang Whoosh Wajib Ditanggung Penerus, Bukan Selamatkan Jokowi!

Asep juga menyebut adanya dugaan mark up harga dalam proses pembebasan lahan.

Ia mengatakan, mark up harga pembebasan lahan menjadi motif bagi oknum-oknum untuk mengambil keuntungan pribadi dari peoyek Whoosh.

"Yang kami ketahui, ini sedikit mungkin karena ini masih penyelidikan, materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya."

 "Jadi bukan masalah prosesnya, (tapi) terkait dengan pembebasan lahan," kata Asep.

"Misalkan pengadaan lahan nih, yang harusnya di harga wajarnya 10, lalu dia jadi 100. Kan jadi nggak wajar tuh, kembalikan dong, negara kan rugi," lanjutnya.

Meski demikian, KPK belum bisa menjelaskan secara detail, lahan mana saja yang saat ini tengah diperiksa.

Baca juga: Prabowo: Pemerintah Akan Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Rp 1,2 Triliun Per Tahun

"Apakah yang di Halim, yang dari Jakarta? Kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung, nah ataukah yang di Bandung itu di Tegalluar?

Tegalluar itu juga sudah sampai ke arah Cileunyi, apakah yang di sana? Ya, nanti kita sama-sama tunggu ya," pungkasnya, dilansir Kompas.com.

Sebelumnya, mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, sempat menyarankan lembaga anti-rasuah agar memeriksa dua hal penting terkait Whoosh.

Pertama, adalah mencari tahu soal perencanaan proyek Whoosh yang merupakan kerja sama Indonesia-China.

"Menelusuri mulai dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pengerjaan, termasuk prediksi penumpang dan pendapatan," urai Yudi, dikutip dari YouTube KompasTV, Rabu (29/10/2025).

Kedua, lanjut Yudi, adalah proses pembangunan proyek Whoosh.

Baca juga: Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Presiden Prabowo Pasang Badan

Dari situ, menurut Yudi, akan diketahui apakah terjadi mark up dalam pembelian lahan.

Ia juga mengatakan, apabila proses pembangunan Whoosh ditelusuri secara teliti, juga bakal terungkap, apakah benar lahan untuk proyek dibeli dari pemiliknya.

"Proses pembangunan, harus ditelusuri, apakah terjadi mark up terkait pembelian lahan, apakah benar lahan tersebut dibeli dari pemiliknya," tuturnya.

Mahfud MD Yakin Luhut Tidak Terlibat

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, ragu Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, terlibat dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Sebab, menurutnya, Luhut baru diberi tugas untuk menyelesaikan proyek Whoosh pada 2020, ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves).

Baca juga: VIDEO - Prabowo Terkait Proyek Whoosh: Banyak Manfaat untuk Rakyat!

Padahal, Mahfud mengatakan kontrak proyek Whoosh ini sudah mulai diproses pada 2015-2016.

"Saya diangkat jadi Menko Polhukam itu tahun 2019 bulan Oktober, kontrak ini (proyek Whoosh) tahun 2015-2016, jadi saya tidak tahu di dalam (proses perencanaan proyek)," ungkap Mahfud dalam tayangan Kompas Petang di KompasTV, dikutip Tribunnews.com, Rabu (29/10/2025).

"Saya juga ragu ya, meskipun orang boleh berspekulasi, kalau Pak Luhut itu terlibat di sini. Karena Pak Luhut baru diberi tugas sesudah kasus ini bocor, tahun 2020."

"Jadi tahun sebelumnya Pak Luhut nggak ikut di sini karena bukan bidangnya, tapi tahun 2020 Pak Luhut disuruh menyelesaikan," urainya.

Mahfud lantas menegaskan, pernyataannya itu bukan berarti dirinya membela Luhut.

Ia hanya melihat dari fakta, Luhut baru mendapat tugas menangani proyek Whoosh pada 2020.

Menurut Luhut, kata Mahfud, proyek Whoosh sudah busuk alias amburadul saat ditangani pria yang kini menjabat sebagai Ketua DEN itu.

"Bukan saya membela Pak Luhut, saya kira Pak Luhut tidak ikut dari awal dan tidak ada yang nyebut (Luhut) di awal (kontrak) ikut (terlibat)."

"Dia baru tahun 2020 disuruh selesaikan, dan kata Pak Luhut itu barang sudah busuk, " kata Mahfud.

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengaku tahu karakter Luhut.

Sebagai pensiunan militer, ujar Mahfud, Luhut selalu bertanggung jawab atas segala perintah dari atasan.

Mahfud mengatakan Luhut akan menyelesaikan semua tugas yang dibebankan tanpa banyak mempermasalahkannya.

Karakter itu, menurut Mahfud, muncul sebab selama Luhut berkecimpung sebagai prajurit TNI, atasan akan bertanggung jawab jika terjadi masalah.

"Saya tahu karakternya Pak Luhut, kalau diberi tugas oleh Presiden, itu sama dengan militer pada umumnya. Kalau diperintah atasan, harus diselesaikan, tidak banyak dipersoalkan. Ya dia selesaikan," urai Mahfud.

"Tapi, kalau ada apa-apa di militer itu yang bertanggung jawab atasannya, dalam hal ini setahu saya selalu gitu, ketika diminta presiden ya diselesaikan," pungkasnya. (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Ilham Rian Pratama, Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ada Indikasi Tanah Negara Dijual Oknum dalam Pengadaan Lahan Whoosh, KPK: Negara Rugi

Berita lain terkait Whoosh