Banjir Bukan Takdir, Tapi Buah Keserakahan

Oleh Dr. Muhammad Nasir*)

Hujan yang Menangis, Desa yang Tenggelam

Hujan menetes seperti air mata bumi yang terluka.

Setiap tetes menuturkan kisah hutan yang ditebang, sungai yang kehilangan jalur, dan masyarakat yang menunggu pertolongan.

Akhir November 2025, Sumatera menangis dalam diam; lebih dari 400 jiwa hilang, ratusan masih terombang-ambing di antara harapan dan doa, dan sekitar 70 ribu orang mengungsi (BNPB, 2025).

Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp 12 triliun, menghantam pertanian, UMKM, dan infrastruktur, namun angka itu hanyalah permukaan dari tragedi yang sesungguhnya, tragedi manusia yang terguncang oleh pilihan sendiri.

Di balik arus lumpur yang menenggelamkan kampung dan sawah, terdapat dua bencana yang bersinergi: bencana ekologis yang diciptakan manusia, hutan ditebang, gambut dikeringkan, sungai dipersempit; dan bencana moral.

Spekulan menimbun kebutuhan pokok di tengah penderitaan warga.

Hutan yang hilang membuat air kehilangan jalannya; sungai yang menyempit mempercepat derasnya aliran.

Mereka yang menimbun barang tidak menunggu hujan untuk menghanyutkan sesama; mereka hanya menunggu kesempatan.

Tragedi ini bukan statistik, tetapi catatan nurani yang terabaikan.

Air dan Karakter: Ujian Moral yang Terlupakan

Air bisa diprediksi, karakter manusia tidak.

Laporan lapangan menunjukkan harga beras, mie instan, air minum, dan bahan bakar melonjak hingga 50 persen, rak pasar kosong, sementara di gudang spekulan, barang menumpuk menunggu “harga naik”.

Dalam tradisi Islam, ihtikar, menimbun barang demi keuntungan saat kelangkaan, adalah dosa publik.

Musibah seharusnya memperbesar empati, bukan laba.

Solidaritas menjadi mata uang sejati saat krisis, dan keserakahan adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan.

Setiap perilaku serakah menambah deras air yang harus ditanggung masyarakat, mengubah bencana menjadi tragedi moral yang lebih besar.

Baca juga: Bencana Siklon Senyar 2025: Ini Tsunami Darat Luar Biasa

Ekologi Terkoyak, Kebijakan Tersandera

Banjir yang berulang bukan hadiah alam. Ia adalah buah dari tata kelola lemah, pengawasan longgar, dan keserakahan tak terkendali.

Hutan-hutan di hulu ditebang untuk perkebunan dan pertambangan, sungai kehilangan bantaran alami, kanal gambut dibuka tanpa memperhitungkan daya dukung ekosistem.

Model pembangunan yang timpang mempercepat frekuensi dan intensitas banjir.

Data KLHK menunjukkan Sumatera kehilangan lebih dari 1,4 juta hektare hutan dalam dua dekade terakhir, termasuk hutan primer yang menjadi penyangga ribuan desa.

Penelitian hidrologi mengungkap konversi hutan menjadi perkebunan sawit meningkatkan limpasan permukaan hingga 40 % , sedangkan sedimentasi sungai menipiskan kedalaman 1–2 meter per dekade.

Pelajaran dunia tak bisa diabaikan. Di Myanmar (Aung & Lim, 2021) dan Mozambik (Neves & Espling, 2025), ketahanan terhadap banjir lahir dari kolaborasi lintas lembaga, teknologi, dan partisipasi komunitas.

Indonesia dapat meniru praktik ini melalui ICT, pemetaan satelit, dan dashboard publik, agar pengawasan izin dan distribusi bantuan berjalan nyata dan transparan.

Ilegal Logging: Kayu yang Menghanyutkan Negeri

Saat air bah meluap, balok-balok kayu hanyut, menambah kehancuran.

Setiap batang adalah hutan yang ditebang ilegal, tanah terbuka, sungai penuh sedimentasi.

Ilegal logging bukan sekadar perusakan ekologi; ia adalah pengkhianatan terhadap generasi dan hak hidup masyarakat.

Pelaku harus diusut tuntas, dari oknum lokal hingga sindikat besar.

Setiap izin perlu audit ekologi berbasis transparansi digital, memastikan hutan tetap menjadi penyelamat, bukan sumber bencana.

Tidak ada toleransi bagi mereka yang mengorbankan rakyat demi keuntungan sesaat.

Memutus Lingkaran Krisis: Menyelamatkan Nyawa, Ekonomi, dan Moral

Ribuan warga terisolir menunggu pertolongan.

Prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa.

Evakuasi harus dilakukan dengan cepat, cerdas, dan terkoordinasi, berbasis data real-time, serta melibatkan tim SAR, relawan, aparat, dan jaringan komunitas lokal yang memahami kondisi medan dan masyarakat.

Setiap menit sangat berharga, dan setiap nyawa harus dianggap tak ternilai.

Namun, krisis tidak berhenti di titik nol bencana.

Ekonomi rakyat lumpuh; UMKM kehilangan stok, sawah gagal panen, dan pasar tradisional terendam.

Pemulihan harus nyata, konkret, dan terukur.

Bantuan tunai darurat perlu disalurkan segera kepada keluarga terdampak, sementara pembiayaan (kredit) ultra ringan bagi UMKM harus digulirkan agar usaha dapat hidup kembali.

Program padat karya rehabilitasi hutan menjadi solusi ganda: membuka peluang kerja sekaligus memulihkan ekologi.

Di samping itu, asuransi bencana bagi petani dan nelayan menjadi perlindungan tambahan, dan digitalisasi rantai pasok pangan memastikan distribusi tetap lancar meski infrastruktur rusak atau terendam banjir.

Krisis moral memperburuk luka masyarakat.

Penimbunan barang, spekulasi harga, dan korupsi bantuan harus dihentikan.

Negara wajib hadir sebagai pengawal keadilan.

Sanksi tegas dan transparan harus diberikan kepada pelaku penimbunan, pengawasan harga dilakukan melalui satgas khusus, dan audit logistik dengan dashboard publik memungkinkan masyarakat memantau distribusi secara real-time.

Solidaritas publik dan partisipasi warga menjadi benteng moral yang menjaga tragedi tidak diperburuk oleh keserakahan segelintir pihak.

Langkah jangka panjang harus segera dimulai.

Rehabilitasi hutan dan restorasi lahan gambut menjadi pondasi ekologi, sementara normalisasi sungai dan penataan permukiman di zona aman menekan risiko banjir di masa depan.

Semua ini bukan sekadar proyek kosmetik, melainkan investasi sosial-ekologis yang menentukan masa depan generasi mendatang.

Timeline aksi harus jelas dan terukur.

Dalam 0–72 jam, evakuasi warga terisolir dan distribusi pangan darurat harus dilakukan tanpa kompromi.

Dalam 1–4 minggu, stabilisasi harga, distribusi bantuan, dan audit logistik wajib rampung.

Sedangkan dalam 1–12 bulan, pemulihan ekonomi mikro, restorasi ekologi, dan program padat karya harus berjalan beriringan, membangun ketahanan jangka panjang.

Jika lingkaran krisis tidak diputus hari ini, kita sedang menulis babak baru bencana esok.

Saatnya bergerak bukan hanya untuk menyelamatkan rumah atau aset, tetapi menyelamatkan masa depan bangsa.

Tanggung jawab itu bukan milik pemerintah semata, tetapi tanggung jawab kolektif: antara negara, komunitas, dan setiap warga yang peduli.

Ketika Hutan Ditebang, Nurani Jangan Turut Tumbang

Banjir Sumatera bukan sekadar curah hujan.

Ia adalah akumulasi pilihan manusia yang berpihak pada keuntungan, bukan keadilan sosial.

Saat hutan ditebang, akar hilang bukan hanya dari tanah, tetapi dari hati: kepedulian, kepekaan, dan rasa berbagi. "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya..." (QS. Al-A’raf: 56)

Bangsa ini masih memiliki kesempatan memperbaiki tata kelola.

Rumah yang hanyut atau nyawa yang hilang tidak bisa dikembalikan, tetapi kezaliman dapat dicegah.

Setiap banjir meninggalkan satu pertanyaan: apakah kita belajar, atau hanya menunggu bencana berikutnya?

Sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang menolong, tetapi juga siapa yang menimbun dan merusak hutan demi keuntungan sesaat.

Di sinilah titik krusial: ketika hujan turun, kita memilih untuk menangis bersama atau tetap membiarkan keserakahan menenggelamkan nurani.

Pilihan itu menentukan apakah bangsa ini akan berdiri di atas fondasi kemanusiaan atau hanyut dalam arus amnesia moral.

Wallahu’alam bissawab.

*) PENULIS adalah Dosen Tetap Program Studi Keuangan Islam Terapan, Politeknik Negeri Lhokseumawe; Peneliti Sosial–Kemasyarakatan; Pembina Yayasan Generasi Cahaya Peradaban.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca artikel KUPI BEUNGOH lainnya di SINI