Banjir Menggulung, Pemimpin Meraung

Oleh Dr. Muhammad Nasir

Aceh, Sumatera, dan Malam yang Tak Pernah Bersinar

Malam itu, Aceh menunggu cahaya tapi yang datang hanyalah gelap. Di layar televisi, Menteri ESDM tegas: “Malam ini nyala semua, 97 persen!” Tepuk tangan menggema di ruang rapat, namun Banda Aceh tetap gelap. Aceh Besar setengah terang, Meulaboh dan Nagan Raya tenggelam dalam malam lebih panjang daripada janji.

Seorang ibu di tenda pengungsian menyalakan lilin untuk bayinya. Ia menatap jalan tertutup lumpur: “Kami tidak minta hadiah, hanya lampu, dokter, bantuan yang sampai.” Gelap bukan sekadar soal listrik; gelap adalah harapan yang padam, janji yang menguap, dan kepercayaan yang tergerus.

Kepemimpinan: Hadir atau Menghilang?

Di tengah lumpur dan derasnya air, rakyat menunggu sosok yang menyalakan harapan, bukan alasan. Beberapa kepala daerah menghilang dari tanggung jawab; ada yang menyerah pada tekanan, meninggalkan wilayah terdampak, bahkan berangkat umrah. Sementara itu, rakyat berdiri basah kuyup, menangis, menunggu bantuan.

Teguran gubernur “Kalau ada bupati yang cengeng, letakkan jabatan” hanya menggema di udara. Alat berat minim, airdrop terbatas, komando lintas lembaga belum sepenuhnya berjalan. Kehadiran simbolik dan retorika kosong tak cukup; rakyat menuntut kepemimpinan nyata yang berani turun tangan di lumpur bersama mereka.

Baca juga: Bahlil Sebut Listrik di Aceh Nyala 97 Persen Nyatanya Masih Padam, DPR: Jangan Asal Bapak Senang!

Tragedi yang Mengguncang

Akhir November 2025, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diguncang banjir dan tanah longsor yang menghancurkan. Ini bukan sekadar angka di laporan resmi: 961 jiwa meninggal, 293 hilang, lebih dari 5.000 luka-luka, dan lebih dari satu juta pengungsi (BNPB, 8 Desember 2025).

Dampaknya merata dan massif, 52 kabupaten/kota terdampak, dengan kerusakan yang meluas: 157 rumah hancur, 1.200 fasilitas umum rusak, 425 rumah ibadah, 199 fasilitas kesehatan, 234 bank, 534 sekolah, 497 jembatan, dan jaringan komunikasi lumpuh total.

Dan ini baru data sementara; di lapangan, jejak kehancuran masih terlihat di setiap jalan, tenda pengungsian, dan reruntuhan yang menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat.

Di balik angka itu ada kisah yang menyesakkan: anak-anak terbangun di malam gulita oleh deru air, ibu-ibu menahan tangis sambil menggenggam bayi di tenda pengungsian, lelaki paruh baya termenung di reruntuhan rumah.

 Jika dibandingkan tsunami Aceh 2004, jumlah pengungsi nyaris setara, namun kini korban tersebar merata, menandai kerentanan sistemik yang semakin melebar. Sumatera tetap paru-paru dunia; ketika hutan, sungai, dan DAS runtuh, dunia terasa sesak.

Pertanyaan itu menancap seperti duri: mengapa pemerintah belum menetapkan bencana ini sebagai Bencana Nasional?

Apakah ini sekadar formalitas kosong, atau justru bukti kepemimpinan yang rapuh di saat rakyat tenggelam dalam lumpur dan gelap? Di antara tangis yang pecah, deru air yang menelan, dan reruntuhan yang berserakan, muncul rasa getir yang tak bisa diabaikan: apakah ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari rakyat, sementara nyawa mereka terancam?

Baca juga: Mualem Ungkap Kebutuhan Mendesak Aceh: Obat hingga LPG 3 Kg, ‘Ini yang Paling Urgent untuk Warga’

Mengapa Bencana Ini Begitu Parah?

Bencana ini bukan sekadar ujian alam; ia adalah refleksi rapuhnya ekologi dan tata kelola. Pertama, meteorologi ekstrem: Siklon Senyar di Selat Malaka, anomali dekat ekuator, membawa curah hujan yang menenggelamkan kapasitas sungai. Air tidak hanya jatuh dari langit, tapi menabrak kelemahan fondasi kebijakan kita.

Kedua, kerentanan ekologis: deforestasi hulu, sedimentasi alur sungai, dan tata ruang longgar menjadikan banjir bencana sistemik. Keputusan investasi dan izin lahan yang longgar menumpuk risiko; tanah yang seharusnya menahan air justru menyerahkan kota kepada arus deras.

Ketiga, ketak-siapan infrastruktur: tower transmisi roboh, jalan terputus, telekomunikasi lumpuh; operasi kemanusiaan terhambat bukan oleh niat, tetapi oleh tulang punggung yang rapuh di bawah hujan dan waktu.