Prabowo, Mualem, Tiga Bupati, dan “Ground Truth”

Oleh Ahmad Humam Hamid*)

Di kompleks pelatihan dan pendidikan militer bergengsi AS, Fort Bragg, North Carolina, kepemimpinan militer tidak dibentuk melalui retorika atau optimisme kosong. 

Ia ditempa melalui tekanan ekstrem, keterbatasan sumber daya, dan simulasi kegagalan. 

Di sana, seorang perwira diajarkan satu prinsip yang berulang kali ditekankan: laporan bisa rapi, peta bisa lengkap, angka bisa meyakinkan—tetapi semua itu tidak pernah sepenuhnya mewakili kenyataan. 

Kebenaran sesungguhnya hanya ditemukan di lapangan. 

Prinsip ini dikenal sebagai ground truth.

Di Fort Bragg pula Prabowo Subianto, pada masanya, belajar menjadi pemimpin militer. 

Bukan sekadar belajar memimpin pasukan, tetapi belajar memahami bahwa keputusan strategis yang diambil tanpa memahami realitas lapangan berisiko menciptakan ilusi kendali. 

Dalam dunia militer, ilusi seperti itu bisa berakibat fatal.

Naluri inilah yang kembali bekerja ketika Indonesia menghadapi Siklon Senyar25 di Aceh.

Baca juga: Siklon Senyar 25 dan Keputusan Sementara Prabowo: Berkaca dari Bush dan Katrina

Namun sebelum presiden hadir di lapangan, suara kejujuran sudah lebih dulu datang dari daerah. 

Dan menariknya, suara itu muncul bukan dari satu orang, melainkan dari beberapa kepala daerah dengan nada yang hampir seragam.

Bupati Aceh Utara, Bupati Pidie Jaya, dan Bupati Aceh Selatan secara terbuka menyampaikan pernyataan yang jarang terdengar dari pejabat publik: mereka tidak mampu. 

Tidak mampu bukan dalam arti menyerah, melainkan dalam arti mengakui batas. 
Batas sumber daya, batas kewenangan, dan batas kapasitas institusional pemerintahan daerah. 

Jalan terputus, jembatan rusak, listrik padam, komunikasi lumpuh, logistik tersendat, dan aparatur lokal bekerja dalam kondisi yang jauh melampaui daya tahan normal birokrasi.

Pengakuan ini penting, bukan karena dramatis, tetapi karena jujur. 

Dalam sistem pemerintahan yang sering menutupi kelemahan dengan bahasa formal, pernyataan “tidak mampu” adalah bentuk kejujuran politik, bahkan kejujuran moral yang langka. 

Para bupati ini tidak sedang mencari simpati; mereka sedang menyampaikan pesan struktural: Senyar25 telah melampaui ambang kapasitas daerah.

Pesan itu diperkuat di tingkat provinsi. 

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam wawancara bersama Najwa Shihab, tampil dengan ekspresi yang jauh dari bahasa kekuasaan. 

Ia menangis. 

Bagi sebagian orang, tangisan pejabat publik bisa dianggap sebagai tanda kelemahan. 

Namun dalam konteks bencana Senyar25, tangisan itu justru menjadi bahasa paling jujur dari negara yang sedang berada dalam kondisi “under stress”. 

Tangisan tersebut menyampaikan apa yang tidak bisa lagi diwakili oleh angka atau grafik: beban yang ditanggung Aceh terlalu besar untuk ditangani sendiri.

Baca juga: Bapak Presiden! Anda Punya Tongkat Nabi Musa - Status Bencana Nasional

Jika disarikan, pesan dari tiga bupati dan satu gubernur ini satu dan sama: bencana Senyar25 melampaui kapasitas daerah, baik dari sisi sumber daya, kewenangan, maupun daya tahan institusi.

Ketika Presiden Prabowo Subianto turun ke lapangan, ia memasuki ruang realitas yang sama, tetapi dari posisi yang berbeda. 

Pada fase awal, seperti semua kepala negara, ia menerima laporan administratif: peta wilayah terdampak, angka kerusakan, estimasi korban, dan evaluasi sektoral dari bawahannya. 
Ini adalah “administrative truth”- penting, tetapi selalu memiliki jarak dengan kenyataan hidup warga.

Kunjungan langsung ke Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah mengubah jarak itu. 

Yang ia hadapi bukan lagi dokumen, melainkan warga yang kehilangan rumah, wilayah yang terisolasi, listrik yang padam berhari-hari, komunikasi yang terputus, dan sistem pemerintahan lokal yang bekerja dalam kondisi darurat terus-menerus. 

Realitas yang sebelumnya berada di atas kertas kini menjadi pengalaman nyata.

Di titik inilah muncul pernyataan yang kemudian menjadi simbol pengakuan: “Saya tidak punya tongkat Nabi Musa.”

Kalimat ini sederhana, tetapi sarat makna. Ia bukan metafora religius untuk menarik simpati, melainkan pengakuan eksplisit bahwa skala kehancuran Senyar25 berada di luar kemampuan normal manusia dan birokrasi. 

Dalam bahasa kepemimpinan militer, ini adalah momen “ground truth realization”- saat seorang pemimpin menyadari bahwa realitas lapangan tidak bisa diselesaikan dengan prosedur rutin atau optimisme simbolik.

Yang penting dicatat, pernyataan Presiden ini tidak berdiri sendiri. 

Ia tidak membantah suara daerah, tidak mengoreksinya, dan tidak meredamnya. 

Justru sebaliknya, pernyataan tersebut mengamplifikasi apa yang telah lebih dulu disampaikan oleh tiga bupati dan Gubernur Muzakir. 

Dari daerah hingga pusat, pesan yang muncul konsisten: Senyar25 adalah bencana yang melampaui kapasitas daerah.

Dalam konteks ini, pengalaman Prabowo di Fort Bragg menjadi relevan bukan sebagai glorifikasi latar belakang militer, tetapi sebagai penjelasan tentang pola pikir. 

Baca juga: Senyar Aceh 25, Gelap, dan Lilin-Lilin yang Kita Abaikan

Di dunia militer, mengakui keterbatasan bukanlah tanda kelemahan, melainkan syarat untuk bertahan. 

Pemimpin yang menolak membaca ground truth justru berisiko menjerumuskan sistem ke dalam kegagalan yang lebih besar.

Namun di sinilah pemisahan penting harus ditegaskan dengan jernih. 

Bahwa Presiden kemudian tidak menetapkan Senyar25 sebagai bencana nasional adalah urusan lain. 

Itu berada di wilayah keputusan politik dan administratif, dengan pertimbangan yang bisa sangat kompleks.

Negara harus hadir secara nyata

Tulisan ini tidak sedang menilai benar atau salah keputusan tersebut.

Yang menjadi fokus adalah sesuatu yang lebih mendasar: pengakuan realitas.

Bagi publik, pengakuan ini sudah cukup untuk memahami skala krisis yang sedang dihadapi. 

Ketika tiga bupati, satu gubernur, dan presiden menyampaikan pesan yang sejalan tentang keterbatasan kapasitas daerah, maka yang kita hadapi bukan sekadar bencana alam, melainkan ujian terhadap kapasitas negara. 

Negara modern tidak hanya diukur dari keberadaan simboliknya - kantor yang tetap buka, pejabat yang tetap hadir - tetapi dari kemampuannya menjaga fungsi vital ketika sistem berada di bawah tekanan ekstrem.

Senyar25 membuka tabir rapuhnya garis antara negara yang berfungsi parsial dan kegagalan fungsi yang lebih luas. 

Listrik yang padam, komunikasi yang terhenti, distribusi bantuan yang tersendat, dan koordinasi yang terfragmentasi bukan sekadar masalah teknis; ia adalah ancaman terhadap legitimasi negara di mata warga. 

Dalam situasi seperti ini, kecepatan dan koordinasi menjadi inti dari kepercayaan publik.

Di sinilah “ground truth” kembali menjadi konsep kunci. “Ground truth” bukan hanya tentang melihat kerusakan fisik, tetapi tentang memahami dampak psikologis dan sosial dari ketidakpastian. 

Warga bertanya: kapan listrik kembali, siapa yang bertanggung jawab, dan sampai kapan keadaan ini berlangsung. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab dengan jelas, kecemasan sosial meningkat, dan legitimasi negara perlahan terkikis.

Baca juga: Bencana Siklon Senyar 2025: Ini Tsunami Darat Luar Biasa

Pengakuan jujur atas keterbatasan adalah langkah pertama untuk mencegah keruntuhan yang lebih luas. 

Tiga bupati, Gubernur Muzakir, dan Presiden Prabowo - masing-masing dengan caranya - telah menyampaikan pengakuan itu. 

Mereka menyatakan bahwa Senyar25 bukan bencana biasa, dan bahwa kapasitas daerah tidak cukup untuk menanggung bebannya sendiri.

Bagaimana negara menerjemahkan pengakuan ini ke dalam kebijakan, dengan status apa dan mekanisme apa, adalah bab berikutnya yang akan dinilai sejarah. 

Tetapi satu hal sudah tidak bisa diperdebatkan: Senyar25 telah melampaui ambang kapasitas daerah mereka semua.

Di titik inilah negara diuji. 

Bukan oleh kekuatan alam semata, tetapi oleh kemampuannya membaca kenyataan apa adanya, mengakui batasnya, dan merespons secara setara dengan skala krisis. 

Ground truth bukan tentang heroisme, bukan tentang simbol kekuasaan, melainkan tentang kejujuran strategis. 

Dan dalam bencana Senyar25, kejujuran itu - dari daerah hingga pusat—telah muncul ke permukaan.

Baca juga: Siklon Senyar 25, Aceh, dan The Burning Earth

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Senyar25 dasyhat. 

Itu telah diakui bersama. 

Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah negara mampu menjadikan pengakuan itu sebagai fondasi tindakan yang sepadan. 

Karena dalam krisis sebesar ini, negara yang hanya hadir secara simbolik tidak cukup. 

Negara harus hadir secara nyata, terkoordinasi, dan setara dengan kenyataan di lapangan. 

Jika tidak, garis tipis antara negara yang tertekan dan kegagalan fungsi bisa dilintasi lebih cepat daripada yang kita bayangkan.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.