Aceh Tidak Menuntut Istimewa, Hanya Butuh Kehadiran Negara yang Utuh

Oleh: T. A. Hafil Fuddin, S.H., S.I.P., M.H.

SEBAGAI bagian dari masyarakat Aceh, saya mengikuti dengan penuh perhatian penanganan banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa pekan terakhir. 

Saya melihat bahwa pemerintah telah hadir dan bekerja. 

TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan relawan turun ke lapangan; posko pengungsian dibuka; dapur umum dan layanan kesehatan lapangan disiagakan; serta bantuan logistik terus disalurkan. 

Atas ikhtiar tersebut, sudah sepatutnya disampaikan apresiasi dan penghargaan.

Namun demikian, sebagai tokoh masyarakat yang mendengar langsung suara dan keluhan warga di lapangan, saya merasa perlu menyampaikan pandangan secara jujur dan santun: penanganan bencana ini masih belum sepenuhnya tuntas dan membutuhkan percepatan, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

Aceh memiliki kondisi geografis yang tidak mudah. 

Pegunungan, sungai besar, serta kampungkampung yang terpisah oleh alam menjadikan akses logistik dan pelayanan tidak selalu lancar.

Hingga hari ini, Rabu (17/12/2025), masih terdapat wilayah yang jembatan penghubungnya belum pulih, akses darurat terbatas, dan distribusi bantuan belum merata. 

Bahkan, terdapat kampung yang nyaris hilang akibat terjangan bencana. 

Kondisi ini tentu bukan hal yang diinginkan siapa pun.

Saya memahami bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah tidak ringan. 

Namun, kehadiran negara tidak cukup hanya terlihat di pusat pengungsian atau dalam laporan resmi, kehadiran itu harus benar-benar terasa hingga ke titik paling jauh.

Baca juga: Negara yang tidak Menyebut Nasional, tetapi Menghadapi Krisis Nasional

Menjaga Kehormatan

Salah satu persoalan penting adalah pola pengungsian. 

Banyak warga Aceh memilih mengungsi di rumah saudara, meunasah, dan tempat non-resmi, demi menjaga kehormatan keluarga dan nilai kebersamaan.