Pojok Humam Hamid

Negara yang tidak Menyebut Nasional, tetapi Menghadapi Krisis Nasional

Negara tampak seolah ingin membedakan antara “status nasional” dan “tanggung jawab nasional”. 

Editor: Zaenal
SERAMBINEWS.COM/HANDOVER
Prof. Dr. Ahmad Human Hamid, MA, Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 

Oleh Ahmad Humam Hamid*) 

KEPUTUSAN Presiden Prabowo untuk tidak menetapkan status “bencana nasional” bagi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah keputusan politik yang sah secara konstitusional. 

Negara berhak menentukan klasifikasi administratif atas sebuah peristiwa. 

Namun keputusan administratif tidak pernah-dan tidak akan pernah-mengubah realitas lapangan. 

Di titik inilah negara perlu diingatkan dengan jujur dan tenang: krisis tidak tunduk pada nomenklatur, dan bencana tidak menunggu keputusan politik untuk menjadi nasional dalam dampaknya.

Siklon Senyar25 telah menciptakan gangguan simultan pada banyak lapisan kehidupan: infrastruktur dasar terganggu, listrik dan komunikasi tidak stabil, distribusi logistik terhambat, layanan publik melambat, dan ekonomi warga terpukul dalam waktu yang sangat singkat. 

Ini bukan sekadar akumulasi kerusakan fisik, melainkan guncangan sistemik. 

Ketika beberapa provinsi terdampak secara bersamaan, ketika jalur logistik lintas wilayah terganggu, ketika kapasitas pemerintah daerah tertekan hingga batasnya, maka secara operasional krisis tersebut sudah berskala nasional-terlepas dari bagaimana ia diberi label.

Di sinilah problem konseptual mulai muncul. 

Negara tampak seolah ingin membedakan antara “status nasional” dan “tanggung jawab nasional”. 

Padahal dalam praktik krisis modern, pembedaan itu sering kali menjadi ilusi yang berbahaya. 

Tanggung jawab nasional tidak menunggu deklarasi nasional. 

Ia hadir begitu kapasitas lokal tidak lagi mampu menanggung beban. 

Ketika kepala daerah -Yahwa, Aceh Utara, Miwan -Aceh Selatan, Nyak Syi, Pidie Jaya- secara terbuka mengakui keterbatasan mereka dan bahkan menangis dan tertunduk menerawang lama- Gubernur Muzakir, itu bukan keluhan politik.

Itu adalah ekpresi keras dan telanjang dari indikator objektif bahwa beban pasca-Senyar25 telah melampaui ambang batas kemampuan daerah.

Baca juga: Ulama Kecewa, Aceh Seperti Tak Bertuan, Pemerintah Lamban Tanggani Bencana Banjir

Sinyal Penting di Masa Darurat

Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved