Nasib Pendidikan Aceh dalam “Lingkaran Setan” Bencana Hidrometeorologi

*) Oleh: Djamaluddin Husita, S.Pd., M.Si

SAAT ini, Aceh berada dalam situasi yang patut direnungkan bersama. Banjir dan longsor semakin sering terjadi dan menjangkau banyak wilayah, bahkan hampir bersamaan di berbagai kabupaten dan kota.

Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, peristiwa yang sama kembali berulang.

Bencana hidrometeorologi perlahan bergeser dari kejadian insidental menjadi pola berulang yang mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola lingkungan, pembangunan, dan kesiapsiagaan yang hingga kini belum terselesaikan.

Dalam pola tersebut, pendidikan kerap menjadi sektor yang paling cepat terdampak, namun paling lambat dipulihkan.

Proses belajar mengajar terhenti seketika ketika bencana datang, lalu berjalan kembali setelah kondisi membaik tanpa perubahan berarti dalam kesiapsiagaan.

Saat hujan berikutnya turun, gangguan yang sama kembali terjadi. Anak-anak Aceh pun tumbuh dalam situasi belajar yang terus dibayangi ketidakpastian.

Jika ditelisik lebih jauh, bencana hidrometeorologi di Aceh tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan alam.

Aktivitas siklon tropis di kawasan Samudra Hindia memang berkontribusi terhadap peningkatan intensitas dan durasi hujan ekstrem.

Namun fenomena meteorologis tersebut tidak dengan sendirinya berubah menjadi bencana di wilayah yang memiliki sistem lingkungan yang berfungsi dengan baik.

Persoalan mendasarnya justru terletak pada melemahnya fungsi alam sebagai penyangga kehidupan.

Tekanan terhadap kawasan hutan, alih fungsi lahan, serta berbagai aktivitas di wilayah hulu secara perlahan mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan.

Hutan yang seharusnya berperan sebagai penyimpan air alami terus menyusut, digantikan oleh lahan terbuka yang tidak mampu menahan limpasan.

Akibatnya, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air dengan cepat mengalir ke hilir. Sungai meluap, dan banjir pun menjadi peristiwa yang kian sering terjadi.

Dalam konteks ini, bencana tidak dapat dilepaskan dari pilihan manusia dalam mengelola lingkungan. Kerusakan hutan dan degradasi ekologi tidak hanya berdampak pada keseimbangan alam, tetapi juga memicu persoalan sosial yang lebih luas.

Selama pemulihan ekologi belum ditempatkan sebagai prioritas, bencana hidrometeorologi akan terus datang silih berganti.

Penanganan darurat yang dilakukan setiap tahun berisiko mengulang pola yang sama jika akar persoalan lingkungan tetap diabaikan.

Aceh sesungguhnya memiliki pengalaman panjang berhadapan dengan bencana.

Namun pengalaman tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi pembelajaran kolektif yang memengaruhi cara pandang terhadap pembangunan dan pengelolaan alam.

Bencana masih kerap dipahami sebagai peristiwa yang datang tiba-tiba, sementara keterkaitannya dengan proses jangka panjang di wilayah hulu belum selalu menjadi perhatian.

Situasi ini membentuk lingkaran setan bencana, ketika kondisi lingkungan menurun, respons berfokus pada penanganan darurat, dan perbaikan mendasar berjalan tersendat sehingga pola yang sama terus berulang.

Nasib Pendidikan

Dalam setiap rangkaian bencana, pendidikan hampir selalu berada di posisi paling rapuh.

Fokus pemulihan umumnya tertuju pada infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan rumah warga, sementara sekolah diperlakukan seolah dapat menunggu.

Gangguan terhadap proses belajar kerap dianggap sebagai konsekuensi wajar dari situasi darurat, meskipun dampaknya jauh lebih panjang dan mendalam.

Padahal, pendidikan tidak pernah benar-benar bisa menunggu. Setiap hari sekolah yang hilang merupakan kesempatan belajar yang tidak sepenuhnya dapat digantikan.

Bagi anak-anak di wilayah rawan bencana, gangguan ini tidak bersifat sementara, melainkan berulang dan menumpuk. Penutupan sekolah yang terjadi berkali-kali membuat proses belajar terfragmentasi dan kehilangan kesinambungan.

Akibatnya, ketertinggalan belajar menjadi persoalan nyata. Anak-anak harus menyesuaikan diri dengan ritme belajar yang tidak stabil, sementara tuntutan akademik tetap berjalan.

Guru dituntut mengejar ketuntasan kurikulum dalam waktu yang semakin terbatas, sering kali tanpa dukungan kebijakan yang memadai.

Dalam situasi seperti ini, kualitas pembelajaran berada dalam posisi yang rentan.

Lebih jauh lagi, bencana yang berulang membawa dampak psikososial bagi anak. Ketidakpastian, kecemasan, dan pengalaman traumatis memengaruhi konsentrasi serta motivasi belajar.

Anak-anak terbiasa hidup dalam situasi darurat yang datang dan pergi tanpa kepastian kapan kondisi benar-benar stabil. Dampak ini kerap luput dari perhatian karena tidak selalu tampak, namun berpengaruh besar terhadap perkembangan anak dalam jangka panjang.

Situasi tersebut pada akhirnya menciptakan ketimpangan pendidikan. Anak-anak yang tinggal di wilayah relatif aman dapat menikmati proses belajar yang lebih stabil.

Sebaliknya, anak-anak di daerah rawan bencana harus terus beradaptasi dengan gangguan berulang. Ketimpangan ini bukan persoalan kemampuan individu, melainkan akibat kondisi lingkungan dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak.

Sering kali, dibukanya kembali sekolah pascabencana dianggap sebagai tanda ketahanan pendidikan. Namun ketahanan semacam ini masih rapuh jika tidak disertai kesiapsiagaan yang memadai.

Sekolah kembali berjalan tanpa perencanaan pembelajaran darurat yang sistematis, tanpa integrasi mitigasi bencana dalam tata kelola pendidikan, serta tanpa perlindungan yang jelas bagi hak belajar anak.

Dalam konteks ini, keberulangan bencana seharusnya dibaca sebagai peringatan struktural, bukan sekadar kejadian musiman.

Ketika sekolah terus-menerus diliburkan dan pemulihan dilakukan tanpa perubahan mendasar, pendidikan dipaksa beradaptasi dengan krisis yang dinormalisasi.

Normalisasi inilah yang berbahaya karena perlahan mengikis kesadaran bahwa hak belajar anak seharusnya dilindungi dari risiko yang sebenarnya dapat dikurangi.

Dalam jangka panjang, membiarkan pendidikan terus terganggu oleh bencana yang berulang sama artinya dengan membiarkan dampaknya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ketika lingkungan tidak dipulihkan dan pendidikan tidak diproteksi secara sistemik, yang dipertaruhkan bukan hanya capaian akademik hari ini, tetapi kualitas sumber daya manusia Aceh di masa depan.

Pendidikan juga tidak seharusnya diposisikan semata sebagai pihak yang selalu terdampak.

Sekolah dan madrasah memiliki potensi besar sebagai ruang pembelajaran nilai-nilai ekologis dan kebencanaan. Melalui pendidikan yang terencana, anak-anak dapat dibekali kesadaran tentang relasi manusia dan alam serta tanggung jawab menjaga lingkungan.

Peran ini hanya dapat berjalan jika didukung kebijakan lintas sektor yang konsisten.

Memutus lingkaran setan bencana hidrometeorologi berarti memulainya dari hulunya, dengan menata kembali cara pandang terhadap alam dan pembangunan.

Pemulihan ekologi dan perlindungan hutan perlu ditempatkan sebagai investasi jangka panjang. 

Pada saat yang sama, pendidikan harus dipandang sebagai fondasi utama pembangunan manusia Aceh yang keberlangsungannya wajib dijaga.

Selama kerusakan lingkungan masih dibiarkan dan pendidikan belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan penanggulangan bencana, anak-anak Aceh khususnya di daerah rawan bencana akan terus belajar dalam bayang-bayang ketidakpastian.

Kondisi ini patut menjadi perhatian bersama karena yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran proses belajar hari ini, tetapi arah masa depan Aceh.

Aceh memiliki pengalaman, kearifan lokal, dan sumber daya sosial untuk keluar dari siklus bencana yang berulang.

Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk belajar dari pengalaman tersebut, menata ulang relasi dengan alam, dan menempatkan pendidikan sebagai amanah bersama.

Dengan langkah itulah, lingkaran setan bencana perlahan dapat diputus, dan pendidikan kembali menjadi ruang harapan bagi generasi Aceh.

*) PENULIS adalah Kepala MA Ulumul Quran Kota Banda Aceh. 

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Artikel KUPI BEUNGOH lainnya baca DI SINI