Pejabat Negara dan Refleksi “Sense of Humanity” Senyar25: Kepala BNPB dan Mendagri

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

Bencana sering kali menjadi ujian paling awal sekaligus paling jujur bagi sebuah pemerintahan baru. Ia datang tanpa agenda politik, tanpa memberi ruang penyesuaian retorika, dan tanpa toleransi terhadap kesalahan bahasa.

Dalam situasi seperti itu, sense of humanity - rasa kemanusiaan, para pejabat publik diuji - bukan melalui pidato kenegaraan atau dokumen kebijakan, melainkan melalui kalimat-kalimat spontan yang diucapkan ketika nyawa manusia sedang dipertaruhkan.

Ujian Sensitivitas dan Bahasa Negara

Respons Kepala BNPB dan Menteri Dalam Negeri terhadap bencana Siklon Senyar25 di Aceh patut dibaca dalam kerangka ini: bukan sekadar sebagai kesalahan komunikasi individual, tetapi sebagai refleksi insting kekuasaan yang muncul di bawah tekanan.

Pernyataan yang terkesan meremehkan bantuan kemanusiaan dari Malaysia, serta kecenderungan menyalahkan media sosial karena dianggap “membesar-besarkan” bencana, mungkin akan dijelaskan sebagai miskomunikasi atau salah tafsir.

Penjelasan semacam itu lazim, bahkan hampir otomatis, dalam setiap kontroversi pejabat publik. Namun dalam studi kebencanaan dan etika kemanusiaan, yang diuji bukanlah niat, melainkan sensitivitas.

Bencana adalah ruang di mana bahasa negara tidak pernah netral. Setiap kalimat memiliki bobot moral, dan setiap nada defensif mudah terbaca sebagai jarak emosional antara negara dan warga yang menderita.

Baca juga: Bantuan Kemanusiaan Internasional, Negara, dan HAM: Apa Beda Nargis Myanmar dan Senyar25 Aceh?

Solidaritas Global vs Kalkulasi Fiskal

Dalam sejarah pengelolaan bencana Indonesia pasca-Reformasi, terdapat satu konsensus implisit yang relatif mapan: negara merendahkan egonya ketika berhadapan dengan penderitaan massal.

Sejak tsunami Aceh 2004, Indonesia membangun reputasi sebagai negara yang relatif terbuka terhadap bantuan internasional, menghargai solidaritas lintas batas, dan menempatkan empati sebagai wajah resmi negara.

Bantuan, sekecil apa pun nilainya, diperlakukan sebagai ekspresi kemanusiaan, bukan sebagai angka yang perlu dikoreksi secara publik. Norma ini bukan sekadar etika, tetapi bagian dari strategi pemulihan kepercayaan - baik kepercayaan warga kepada negara, maupun kepercayaan dunia kepada Indonesia.

Karena itu, ketika seorang pejabat tinggi negara membandingkan nilai bantuan asing dengan kapasitas anggaran nasional, yang terdengar bukanlah penegasan kemampuan, melainkan kegagalan membaca konteks.

Bantuan kemanusiaan tidak pernah dimaksudkan untuk menutup seluruh kebutuhan negara. Ia adalah simbol solidaritas.

Dalam logika kemanusiaan, membandingkan solidaritas dengan neraca fiskal adalah “category mistake “-kesalahan konseptual yang ironisnya sering dilakukan oleh negara yang merasa perlu menegaskan dirinya justru pada saat empati paling dibutuhkan.

Baca juga: Empat Belas Hari Terakhir: Masa Darurat sebagai Fondasi atau Jurang

Media Sosial dan Kontrol Narasi

Pernyataan Kepala BNPB yang menuding media sosial sebagai pihak yang “membesar-besarkan” bencana juga patut dibaca secara serius.

Dalam literatur manajemen bencana modern, media sosial dipahami sebagai “social early warning system”, Ia sering kali lebih cepat daripada laporan resmi, lebih jujur dalam menggambarkan penderitaan, dan lebih efektif dalam memobilisasi solidaritas.