Pejabat Negara dan Refleksi “Sense of Humanity” Senyar25: Kepala BNPB dan Mendagri

Konteks Aceh membuat persoalan ini jauh dari netral. Aceh memiliki sejarah panjang di mana kontrol informasi, pembatasan akses, dan kecurigaan terhadap pihak luar dibungkus atas nama stabilitas.

Bahasa negara di wilayah ini selalu membawa beban sejarah. Karena itu, sensitivitas seharusnya berlipat, bukan berkurang. Ketika pejabat pusat berbicara dengan nada yang terkesan meremehkan atau menggurui, gema masa lalu segera terdengar -bahkan ketika niatnya diklaim berbeda.

Baca juga: Tahun Bencana: Keniscayaan Revisi APBA dan APBK 2026

Mendahulukan Kemanusiaan di Atas Citra

Jika pernyataan-pernyataan ini hanya salah ucap, maka koreksi seharusnya tidak berhenti pada klarifikasi pers.

Ia harus diikuti oleh refleksi institusional: bagaimana bahasa negara dibentuk, nilai apa yang mendominasi pengambilan keputusan, dan apakah empati benar-benar menjadi bagian dari “default setting” birokrasi. 

Jika ini sampel, maka persoalannya jauh lebih serius. Ia menandakan bahwa kabinet sedang membangun relasi dengan rakyat dalam situasi krisis melalui lensa yang keliru.

Dalam etika bencana, terdapat satu prinsip sederhana yang sering dilupakan: negara tidak boleh terlihat lebih sibuk membela citra dirinya daripada membela warganya.

Ketika pejabat lebih cepat meluruskan persepsi publik daripada mengakui penderitaan, publik tidak membutuhkan analisis yang rumit untuk membaca prioritas. Bahasa negara sudah cukup menjadi bukti.

Ujian ini datang di awal tahun kedua , di awal pemerintahan Prabowo. Itu bisa menjadi keuntungan.

Sejarah masih memberi ruang koreksi. Namun sejarah juga dikenal tidak sabar terhadap arogansi yang dibungkus efisiensi.

Jika bahasa yang muncul hari ini dibiarkan menjadi kebiasaan, maka yang dipertaruhkan di masa depan bukan hanya efektivitas penanganan bencana, tetapi legitimasi moral negara itu sendiri.

Pada akhirnya, publik tidak menuntut pejabat yang sempurna. Yang dituntut jauh lebih sederhana: kesediaan untuk mendahulukan empati daripada ego, kemanusiaan daripada citra, dan keselamatan warga daripada ketenangan narasi.

Bencana selalu datang tanpa kompromi. Ia menyingkap siapa kita sebenarnya, bukan siapa yang kita klaim di atas kertas kebijakan.

Apakah pernyataan Kepala BNPB dan Menteri Dalam Negeri adalah anomali atau representasi, waktu akan menjawab.

Namun dalam bencana, waktu bukan sekadar variabel analisis. Ia adalah batas antara pelajaran yang dipelajari dan kesalahan yang diulang. Dan sejarah - seperti biasa - akan mencatatnya dengan dingin, tanpa perlu klarifikasi tambahan.

*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. 

Isi artikel dalam Pojok Humam Hamid menjadi tanggung jawab penulis.