Pejabat Negara dan Refleksi “Sense of Humanity” Senyar25: Kepala BNPB dan Mendagri

Ketika otoritas mulai melihat media sosial sebagai masalah alih-alih sumber informasi, yang muncul bukanlah inovasi kebijakan, melainkan refleks lama: mengontrol narasi, bukan mengelola krisis.

Di titik ini, pertanyaan yang relevan bukan lagi apakah para pejabat tersebut “salah ucap”.

Pertanyaan yang lebih tidak nyaman-dan justru karena itu penting-adalah apakah dua pernyataan ini berdiri sebagai insiden terisolasi, atau justru sebagai sampel awal dari watak komunikasi kabinet secara keseluruhan.

Dalam ilmu sosial, peristiwa tunggal bisa diabaikan; pola tidak. Masalahnya, bencana tidak memberi cukup waktu untuk menunggu apakah sebuah pola akan terbentuk dengan rapi.

Bahasa pejabat publik jarang sepenuhnya personal. Ia adalah produk institusi. Ia lahir dari rapat, budaya birokrasi, asumsi bersama, dan kerangka berpikir yang telah dinormalisasi.

Ketika dua pejabat kunci dalam pengelolaan krisis - satu bertanggung jawab atas penanggulangan bencana, yang lain atas urusan dalam negeri - menunjukkan sensitivitas yang serupa, publik wajar bertanya: ini kebetulan, atau koordinasi yang terlalu konsisten?

Baca juga: Negara yang tidak Menyebut Nasional, tetapi Menghadapi Krisis Nasional

Media Sosial dan Kontrol Narasi

Sarkasme sejarah sering bekerja melalui pengulangan. Negara yang berkali-kali menegaskan bahwa ia “mampu” biasanya sedang merasa tidak aman. 

Negara yang sibuk meluruskan persepsi publik sering kali lebih peduli pada citra daripada realitas.

Dalam konteks ini, pernyataan yang meremehkan bantuan asing dan menyalahkan media sosial dapat dibaca sebagai ekspresi kecemasan negara terhadap kehilangan kendali atas narasi. Ini bukan refleks baru; ia adalah refleks klasik kekuasaan.

Kabinet baru selalu membawa janji efisiensi, ketegasan, dan stabilitas. Namun ketegasan kerap disalahartikan sebagai ketidakpekaan, dan stabilitas sebagai ketenangan semu yang harus dijaga dari “keributan” publik.

Dalam logika semacam ini, penderitaan warga menjadi variabel yang perlu dikelola agar tidak mengganggu persepsi stabilitas.

Media sosial, alih-alih dipahami sebagai kanal aspirasi dan peringatan dini, diposisikan sebagai sumber gangguan. Bantuan internasional, alih-alih dibaca sebagai solidaritas, diperlakukan sebagai angka yang perlu “dikoreksi”.

Di sinilah sense of humanity diuji secara nyata. Ia bukan konsep abstrak yang bisa ditunda sampai situasi normal kembali.

Ia justru diuji ketika negara merasa terpojok, ketika sorotan publik terasa mengganggu, dan ketika empati dianggap berpotensi melemahkan wibawa.

Negara yang lulus ujian ini adalah negara yang mampu menahan diri-tidak defensif, tidak reaktif, dan tidak tergoda untuk mengoreksi empati publik dengan kalkulasi administratif.