KUPI BEUNGOH
Antara Hadir dan Memimpin: Evaluasi Kepemimpinan Kepala Daerah di Masa Krisis
Jangan sampai kebutuhan itu hanya ribut di media sosial dan televisi nasional, sementara komando formal justru senyap.
Disayangkan ketika kunjungan Presiden ke Aceh justru hanya memperlihatkan situasi yang tampak “biasa”, tanpa tersampaikannya kondisi krisis berat yang seharusnya diperjuangkan secara politik dan administratif oleh kepala daerah terutama oleh Gubernur Mualem.
Di balik ramainya ingatan publik tentang kesigapan Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tsunami 2004, ada satu hal penting yang kerap terlupa: kapasitas kepemimpinan daerah pada masa itu juga bekerja cepat dalam menentukan arah.
Pada 26 Desember 2004, Azwar Abubakar yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, menggantikan Abdullah Puteh, kebetulan berada di Jakarta bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Hari itu juga, Azwar Abubakar langsung dipinjamkan pesawat untuk kembali ke Aceh. Setibanya di Banda Aceh, ia segera memimpin rapat tanggap darurat bencana di Pendopo Gubernur.
Di saat yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memantau langsung dari pusat dan mulai menggerakkan dukungan skala nasional.
Presiden bahkan mengirimkan empat Pangdam ke Aceh untuk mendampingi pemerintah daerah dan mempercepat proses evakuasi serta distribusi bantuan.
Komando dijalankan, koordinasi dibangun, dan arah kepemimpinan jelas sejak hari-hari pertama.
Di hari yang sama, seorang konservasionis yang telah lama bekerja di Kawasan Ekosistem Leuser Aceh, Mike Griffiths, mencarter sebuah pesawat kecil untuk merekam dampak tsunami sepanjang pesisir barat Aceh, dari Singkil hingga Banda Aceh.
Sebagai seorang yang memahami karakter geografis Aceh, ia menyadari bahwa sumber gempa berada di lepas pantai Aceh, sehingga kerusakan besar kemungkinan terjadi di sepanjang pesisir barat, bukan hanya di Banda Aceh yang saat itu menjadi pusat perhatian internasional.
Rekaman udara tersebut memperlihatkan kehancuran masif dari Meulaboh hingga Banda Aceh.
Pada 27 Desember 2004, rekaman ini dibagikan kepada media internasional dan menjadi salah satu informasi awal yang membuka mata dunia tentang skala kehancuran Aceh paska tsunami.
Pada hari yang sama, Mike Griffiths bersama sosiolog Aceh Ahmad Humam Hamid, menemui Plt Gubernur di Pendopo untuk menunjukkan hasil rekaman video tersebut.
Ketika gubernur menanyakan langkah paling mendesak, mereka menyampaikan bahwa evakuasi penyintas adalah prioritas utama, dan itu membutuhkan dukungan besar berupa helikopter dalam jumlah banyak.
Atas dasar itu, mereka menyusun draf surat permohonan bantuan yang kemudian diteruskan oleh Plt Gubernur kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meneruskan koordinasi awal respons gempa dan tsunami.
Kisah ini bukan untuk membandingkan secara sederhana dua masa yang berbeda, melainkan sebagai pengingat bahwa Aceh pernah memiliki kepemimpinan daerah yang bergerak cepat, terbuka terhadap masukan berbasis keahlian, dan berani melangkah cepat tanpa menunggu prosedur berlapis.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/aceh/foto/bank/originals/Fairuziana-Humam.jpg)