Ketegangan di Tengah Bencana: Pelajaran dari Aceh 

Oleh: Fajri Yahya ST*)

Musibah banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar pada akhir 2025 menjadi ujian berat bagi semua pihak. 

Data BNPB per 7 Desember 2025 mencatat 366 korban jiwa di Aceh, dengan lebih dari 865 orang luka-luka dan ratusan lainnya masih hilang. 

Infrastruktur pun mengalami kerusakan masif: 477 titik rusak di Aceh (419 akibat banjir, 58 akibat longsor), menjadikannya provinsi dengan dampak terparah di Sumatra.

Pemerintah pusat bergerak cepat dengan mengerahkan kekuatan nasional: helikopter, pesawat angkut berat, kunjungan langsung Presiden RI, serta percepatan pemulihan listrik dan infrastruktur. 

Namun, sebagian wilayah di empat kabupaten di Aceh, yakni Aceh Tamiang, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tengah, masih terisolasi akibat jalan terputus. 

Kondisi ini membuat distribusi bantuan tidak merata dan memperpanjang penderitaan warga.

Baca juga: Bertemu Mualem, Menko Perekonomian Sebut Pemerintah Siapkan Relaksasi KUR untuk Korban Banjir

Realitas Lapangan

Di lapangan, masyarakat menghadapi keterbatasan akses, kerusakan jembatan, rumah yang tertutup lumpur, serta tekanan ekonomi berkepanjangan. 

Kelelahan sosial muncul ketika janji pemulihan belum sepenuhnya dirasakan. 

Di ruang inilah jarak antara pernyataan pejabat dan pengalaman warga sehari-hari menjadi nyata.

Akumulasi rasa lelah dan kekecewaan menemukan momentumnya dalam aksi konvoi bantuan kemanusiaan yang diwarnai pengibaran bendera Bintang Bulan. 

Penertiban aparat, meski berlandaskan hukum nasional, bertemu dengan emosi warga yang masih trauma. Ketegangan pun tak terhindarkan.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Jembatan Bailey Kuta Blang Sudah Bisa Kendaraan, Kapasitas Maksimal 30 Ton

Makna Sosial dan Politik

Peristiwa ini bukan semata soal simbol atau prosedur keamanan, melainkan cerminan kompleksitas penanganan bencana di wilayah dengan sejarah dan sensitivitas sosial yang kuat. 

Aceh, dengan latar konflik masa lalu dan identitas yang khas, menuntut pendekatan yang lebih empatik.

Bencana alam, jika tidak ditangani dengan komunikasi yang hangat dan kehadiran negara yang nyata hingga ke desa-desa, berpotensi memunculkan persoalan sosial baru. 

Kerusakan hutan dan curah hujan ekstrem juga disebut pakar sebagai faktor pemicu bencana, menambah dimensi ekologis yang harus diperhatikan.