Oleh: Mallikatul Hanin, Korban banjir asal Bireuen, peserta diskusi dari unsur mahasiswi UIN Ar-Raniry melaporkan dari Banda Aceh

***

Di tengah luka yang belum sepenuhnya sembuh akibat banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh menggelar Sarasehan Perempuan Lintas Agama bertajuk “Dari Dapur Duka ke Dapur Asa: Membangun Ketahanan dan Pemulihan Pasca-Bencana”, Senin (29/12/2025), di Aula Badan Kesbangpol Aceh.

Kegiatan ini menjadi ruang penting untuk mendengar suara perempuan sebagai kelompok yang kerap berada di garis depan saat bencana datang, namun sering terpinggirkan dalam kebijakan pemulihan.

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen lintas agama dan komunitas, mulai dari pengurus FKUB Aceh, perwakilan Presma UIN Ar-Raniry, USK, Duta Gender, Kontras, KNPI, HAKA hingga komunitas lainnya.

Kehadiran mereka menegaskan bahwa bencana bukan hanya persoalan alam, tetapi juga persoalan sosial, kemanusiaan, dan keadilan gender.

Perempuan dalam Bencana

Dalam sambutannya, Ketua FKUB Aceh H. A. Hamid Zein, SH., M.Hum., menegaskan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat sentral dalam situasi bencana.

Ketika banjir datang, perempuanlah yang pertama kali memastikan keselamatan anak-anak, mengurus orang tua, menyiapkan makanan di tengah keterbatasan, serta menjaga keberlangsungan hidup keluarga.

“Perempuan berada di garda terdepan. Mereka mengurus anak, mengurus keluarga, bahkan ada yang merelakan nyawa demi anaknya, tetapi mereka tetap bertahan dalam kondisi serba kekurangan,” ujarnya. 

Baca juga: Malam Mencekam di Blang Awe, Asiah dan Suami Lari Sambil Gendong Anak, Semua Lenyap tak Bersisa

Perempuan juga kerap menjadi penghubung informasi di tingkat komunitas seperti mengabarkan kondisi warga, mengoordinasikan bantuan sederhana, hingga menjadi penopang solidaritas sosial.

Namun, besarnya peran tersebut tidak selalu sejalan dengan perlindungan yang diterima. 

Dalam banyak situasi bencana, perempuan justru menjadi kelompok yang paling rentan baik secara fisik, sosial, maupun psikologis.

Beban Psikologis Sering Terabaikan

Diskusi dalam sarasehan ini mengungkap kenyataan pahit yang dialami banyak perempuan pasca-banjir. 

Tidak sedikit perempuan mengalami tekanan mental dan trauma mendalam akibat kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga. Di sisi lain, mereka tetap dituntut untuk kuat demi anak-anak dan keluarga.

“Bencana tidak hanya merusak rumah dan harta benda, tetapi juga merusak ketenangan jiwa,” ungkap salah satu peserta.

Sayangnya, layanan pemulihan psikososial masih sangat terbatas, terutama bagi perempuan di daerah-daerah yang jauh dari pusat perhatian pemerintah.

Dalam beberapa kasus, perempuan menjadi korban berlapis: kehilangan tempat tinggal, kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar, sekaligus minimnya ruang aman untuk mengekspresikan trauma yang mereka alami.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa perspektif gender masih belum sepenuhnya hadir dalam sistem penanganan bencana yang ada.

Bukan Bencana Nasional, Tapi Dampaknya Nasional

Sekretaris FKUB Aceh, Hasan Basri M Nur PhD, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap lambatnya penanganan banjir di Aceh. 

Hingga kini, bencana banjir tersebut belum ditetapkan sebagai bencana nasional, sehingga dukungan dan perhatian yang diberikan dinilai masih sangat terbatas.

“Kita tetap harus menyuarakan ini, walaupun mungkin tidak didengar. Setidaknya kita sudah menyampaikan,” tegas Hasan.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan penanganan tsunami Aceh 2004, yang relatif cepat karena statusnya sebagai bencana nasional, dan hanya butuh empat tahun penanganannya.

Baca juga: Sekda Aceh Lepas 3.000 Relawan, DPMG Aceh Terjun Bantu Pemulihan Pascabanjir di Aceh Tamiang

“Kalau tsunami saja yang telibat berbagai lembaga nasional dan internasional membutuhkan waktu lama untuk pulih, apalagi banjir yang sekarang ini. 

Tanpa dukungan nasional, bisa jadi beberapa tahun ke depan kita masih bergulat dengan dampaknya,” tambahnya.

Banyak aspek kehidupan perempuan yang belum tersentuh dalam penanganan bencana saat ini. 

Mulai dari keterbatasan air bersih, minimnya fasilitas sanitasi, hingga kebutuhan dasar perempuan yang sering kali luput dari distribusi bantuan.

Realitas Lapangan: Bertahan dalam Keterbatasan

Realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Di beberapa wilayah terdampak, perempuan kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk bersuci. 

Fasilitas sanitasi tidak memadai, sementara kebutuhan spesifik perempuan sering kali tidak menjadi prioritas dalam penyaluran bantuan.

Selain itu, banyak keluarga yang kehilangan akses terhadap pendidikan. Sekolah-sekolah rusak atau tidak dapat digunakan, sehingga anak-anak terpaksa berhenti belajar sementara. 

Dalam kondisi ini, perempuan kembali mengambil peran penting mendampingi anak belajar seadanya di rumah atau di pengungsian, meskipun dengan sarana yang sangat terbatas.

Situasi ini memperlihatkan bahwa penanganan bencana masih berfokus pada aspek fisik semata, tanpa mempertimbangkan kebutuhan berbasis gender dan keberlanjutan kehidupan sosial.

Pernyataan Sikap Perempuan

Pemulihan pasca-banjir 2025 sangat berat. Para perempuan dari lintas organisasi menyatakan sikap mendesak agar Presiden RI menetapkan bencana banjir Aceh, Sumut dan Sumbar sebagai bencana nasional sehingga ditangani secara terpadu pada lintas kementerian.

Alasan yang dikemukakan adalah pemulihan pasca banjir harus dilakukan secara massif, bukan sebatas korban membantu korban. Tetapi harus dibuka keran peneriman bantuan dari seluruh dunia.

Baca juga: Kisah Pilu Korban Bencana Aceh Tamiang, Ibu Terpaksa Beri Minum Bayinya dengan Air Banjir

“Selama ini, terkesan korban membantu korban. Hampir semua kita di Aceh adalah korban bencana banjir,” ujar Nana dari Kontras Aceh.
 
Selain itu, tokoh agama juga perlu menyampaikan pesan dalam khutbah dan ceramah tentang bahaya dan dosa aksi perusakan lingkungan.

Ketua panitia yang juga pengurus FKUB Aceh, Cut Intan Arifah SE, menyatakan pihaknya memfasilitasi pertemuan perempuan lintas agama guna menampung aspirasi mereka terkait bencana dan bentuk penanganannya.

Panitia, lanjut Cut Intan, akan meneruskan aspirasi kaum perempuan ini kepada pengambil kebijakan, baik di daerah maupun di pusat.(*)