Gerakan Aceh Membantu

Mohd. Harun al Rasyid, Guru Besar FKIP Universitas Syiah Kuala dan Penulis Buku Memahami Orang Aceh

BAHWA bumi Aceh sedang berduka sejak 26 November 2025 adalah fakta. Banjir dan tanah longsor mendera ratusan ribu masyarakat di 18 kabupaten dan kota. Banyak yang meninggal dan hilang. Ribuan rumah terkubur atau terbawa banjir, ambruk, dan rusak. Namun, yang paling menyayat hati adalah kehidupan setelah bencana tersebut.Untuk menggambarkan bagaimana perihnya hidup mereka yang terajam bencana ini, saya teringat celoteh seorang sahabat yang rumahnya terbakar pada Agustus 2024 di perumahan dosen Universitas Syiah Kuala. Katanya, semakin lama rasa sedih semakin bertambah. Saat hendak memakai sepatu, tidak ada lagi. Saat menyimpan makanan, tidak ada lagi kulkas. Saat mau mencuci baju, tidak ada lagi mesin cuci. Semuanya harus dibeli yang baru.

Api telah memusnahkan semua harta benda yang dihimpun berpuluh tahun oleh sahabat tersebut. Demikian pula amsal derita ratusan ribu orang yang ditimpa banjir dan tanah longsor di Aceh. Mereka kembali ke titik nol. Jika boleh berempati, tatapan mata mereka seolah berkata: bantulah kami. Kami telah kehilangan segalanya. Kami tidak sanggup mengangkut lumpur atau tanah yang dibawa banjir. Kami ingin kembali menata hidup.

Fakta di lapangan

Pada 27 Desember 2025 atau 31 hari setelah bencana, saya berada di Aceh Tamiang. Saya menyaksikan Pidie Jaya yang berduka. Lumpur membukit di Meureudu. Hal yang mirip bahkan menyentak ulu hati adalah saat memasuki kawasan Peusangan menuju jembatan darurat Awe Geutah. Tragedi yang sama terlihat di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Namun, Aceh Tamiang istimewa. Semua kawasan di kabupaten ini boleh dikata diterkam banjir lumpur; mulai Manyak Payed di perbatasan Kota Langsa sampai ke perbatasan Sumatra Utara.

Sampai dengan 28 Desember 2025 Kota Kuala Simpang masih mati. Toko-toko masih tertutup rapat. Lumpur menyelimuti lorong-lorong pertokoan. Tentu saja lumpur yang sama masih terkurung dalam toko. Hanya Bank Syariah Indonesia (BSI) yang tampak berdenyut. Ada satu dua orang penjual kagetan di pusat kota. Suasana begini tampak sepanjang jalan di sekitar Pusat Pemerintahan dan jalan menuju Rantau.

Selain itu, banyak sekolah belum tersentuh. Lumpur masih menutup halaman dan memenuhi ruang kelas. Saat saya mengunjungi beberapa sekolah dalam program pendampingan pemulihan pendidikan dari FKIP Universitas Syiah Kuala, rasanya saya mau menangis. Di SDN Pantai Tinjau, Kecamatan Sekerak, saya menyaksikan pintu ruang kelas tidak bisa dibuka karena dijepit lumpur yang sudah mengeras di dalamnya. Kursi dan meja berantakan.

Demikian juga MIN 4 Aceh Tamiang di Kampung Durian, Rantau Kuala Simpang. Semua ruang dan halaman sekolah masih dipenuhi lumpur. Sunyi menyergap. Plafon sekolah runtuh; seluruh isi kelas berhamburan. Wakamad MIN 4 mengaku tidak tahu harus berbuat bagaimana. Saat ini halaman MIN dengan 24 rombel itu sedang dibersihkan relawan. Sementara sebagian besar ruang kelas dibersihkan atas donasi dosen FKIP Universitas Syiah Kuala. Selain SDN Pantai Tinjau dan MIN 4 Aceh Tamiang, SDN Alur Bemban, di Kecamatan Kurang Baru juga mendapat donasi dari FKIP USK. Ketiga sekolah tersebut diharapkan aktif belajar mengajar pada awal semester ini.

Aceh membantu

Adalah fakta hingga sebulan setelah bencana, kehidupan masyarakat masih terkesan jalan di tempat. Diakui banyak yang sudah membantu. Negara dan relawan dari berbagai daerah dan komunitas telah berbuat maksimal, apalagi TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Namun, karena luasnya wilayah dan dahsyatnya bencana ini, perlulah dipikirkan solusi lebih cepat dan komprehensif.

Menelisik lorong-lorong sejarah, tampak bahwa orang Aceh adalah suku bangsa yang pantang meminta untuk dikasihani, apalagi memelas. Karena itu, saya pernah meminta seorang sahabat yang memposting berita bencana Aceh secara berulang, tetapi minim tanggapan. Minimnya tanggapan dari beberapa WA group yang saya ikuti, menunjukkan bahwa banyak orang yang menganggap bencana Aceh sebagai bencana biasa, bencana minimalis. Dalam konteks ini, perlu ditumbuhkan kesadaran senasib dan sepenanggungan orang Aceh sendiri. Falsafah 'meunyo kon tanoh, leuhob' boleh digunakan dalam pengertian positif berkonteks darurat.

Apa yang perlu dilakukan? Pertama, berhentilah meminta ini dan itu kepada siapa pun. Sudah terlalu lelah meminta; gubernur, bupati, elemen kampus, dan pribadi-pribadi yang memiliki nurani. Terlalu sering meminta menjatuhkan harga diri pribadi dan etnis. Ingatlah bahwa etnis Aceh bukan peudagoh. Etnis Aceh adalah pemberi. Ingatlah, dalam kesusahan(pun) Aceh pernah memberi pesawat terbang untuk negara tercinta di awal kemerdekaan; memberi emas untuk kemegahan Monas di ibukota negara, mengirim puluhan ribu pemuda ke Medan Area untuk mengusir Belanda agar Indonesia tetap kokoh sebagai negara.

Kedua, berhentilah bersilang pendapat, mendiskusikan hal yang mengarah kepada menyalahkan orang atau pihak lain. Kondisi lapangan hari ini tidak akan berubah dengan menyalahkan pemberi izin bagi perusak hutan atau perusak tanah melalui tambang emas dan sejenisnya. Ada waktu lain yang tepat untuk membicarakan hal-hal yang memang patut dibicarakan dan dituntaskan dengan cara yang sesuai.

Ketiga, kembalilah kepada slogan lambaten rata hayo. Kita kembali kepada konsep meuseuraya. Bukankah banyak kawasan di Aceh, kecuali Aceh Tamiang, yang tidak diluluhlantakkan bencana? Misalnya, Pidie Jaya. Berapa kecamatan yang tidak dilanda banjir dan tanah longsor? Apakah Kabupaten Pidie terdampak bencana? Saya kira ada ratusan gampong di Pidie Jaya dan Pidie yang memiliki puluhan bahkan ratusan ribu pemuda perkasa. Mereka perlu dimobilisasi untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang lunglai, tidak sanggup membersihkan rumah dan fasilitas umum dari genangan lumpur.

Para pemuda yang dimobilisasi tersebut berangkat ke lokasi terdampak, misalnya ke Meureudu, Pidie Jaya, dengan membawa peralatan seperti cangkul, sekop, dan kereta sorong. Mereka juga harus membawa makanan sendiri. Tentu saja harus dipastikan dulu ketersediaan beberapa truk pengangkut tanah, serta lokasi pembuangan yang sudah ditentukan. Mobilisasi para pemuda ini perlu diatur seefektif mungkin, misalnya, untuk hari pertama pemuda dari dua kecamatan. Selanjutnya digilir pemuda dari kecamatan lain. Semua daerah bencana dapat menerapkan strategi ini.